Faktaindonesianews.com, Bandung – Persoalan sampah di Kota Bandung kembali menjadi sorotan. Pembatasan pengiriman ke TPA Sari Mukti yang kini hanya diizinkan maksimal 981 ton per hari membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung harus bekerja ekstra. Pasalnya, produksi sampah harian kota ini menembus angka sekitar 1.500 ton per hari. Artinya, ada kurang lebih 500 ton sampah yang wajib diselesaikan secara mandiri di dalam wilayah kota.
Saat ini, kapasitas pengolahan baru menyentuh sekitar 300 ton per hari. Masih ada selisih 200 ton yang berpotensi menumpuk jika tidak segera ditangani dengan strategi komprehensif. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa masalah ini tidak bisa dituntaskan dengan satu pendekatan tunggal.
“Tidak mungkin hanya satu teknologi menyelesaikan seluruh persoalan sampah. Karena itu, kami memanfaatkan beragam pendekatan, terutama untuk sampah organik yang volumenya sangat besar,” ujarnya.
Penguatan Regulasi dan Infrastruktur Jadi Fondasi
Pemkot Bandung memulai langkah dari hulu dengan memperkuat aspek kelembagaan dan regulasi. Payung hukum mulai dari undang-undang hingga peraturan wali kota telah disiapkan untuk memastikan pengelolaan berjalan terarah dan terintegrasi.
Tak hanya itu, pembenahan infrastruktur dasar juga terus dikebut. Optimalisasi Tempat Penampungan Sementara (TPS), penambahan armada angkut, perbaikan akses jalan, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi bagian dari strategi besar tersebut.
Salah satu contoh nyata terlihat di TPS 3R4 Rakomala yang dikelola Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Pemerintah membangun fasilitasnya, sementara warga mengelola operasional sehari-hari. Model ini dinilai efektif karena menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif.
Namun, tantangan masih besar. Baru sekitar 30 persen atau sekitar 500 RW di Kota Bandung yang memiliki sistem pengolahan mandiri. Dari jumlah itu, kapasitasnya masih di bawah 40 ton per hari—jauh dari target 500 ton.
Gaslah dan Kang Pisman: Gerakan dari Hulu
Untuk mempercepat perubahan di tingkat akar rumput, Pemkot meluncurkan program Gaslah (Petugas Pemilah dan Pengolah Sampah). Setiap RW akan memiliki satu petugas yang bertugas mengedukasi warga agar disiplin memilah sampah dari rumah.
Petugas ini aktif mendatangi rumah-rumah, mengingatkan pentingnya pemilahan sejak sumbernya. Ke depan, program ini akan diperluas hingga tingkat RT agar menjangkau lebih banyak rumah tangga.
Program ini berjalan seiring dengan penguatan Kang Pisman (Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan), pengembangan kawasan bebas sampah, serta integrasi dengan urban farming melalui program Buruan Sae dan Dashat. Konsepnya membentuk ekonomi sirkular: sampah organik diolah menjadi kompos, kompos dimanfaatkan untuk urban farming, hasil panen mendukung dapur sehat, dan sisa dapur kembali diolah.
“Ini strategi utama kami tahun ini. Sampah harus selesai dari hulunya,” tegas Farhan.
Inovasi Bioaktivator Tekan Bau dan Lalat
Di sisi teknologi, Pemkot mulai menguji penggunaan bioaktivator di TPS 3R4 Rakomala. Cairan hasil fermentasi mikroorganisme ini mampu mempercepat proses penguraian sampah organik menjadi kompos.
Manfaatnya terasa langsung. Bau menyengat berkurang drastis, populasi lalat menurun, dan proses pengomposan berlangsung lebih cepat. Menariknya, bioaktivator ini bisa diproduksi mandiri oleh warga tanpa proses manufaktur rumit.
Targetnya jelas: seluruh 500 ton sampah yang harus dikelola di dalam kota dapat tertangani maksimal pada akhir semester pertama tahun ini. Penegakan hukum tetap dilakukan, terutama terhadap pelaku pembuangan sampah lintas wilayah dan pengelola kawasan yang abai pada prinsip zero waste management.
