Faktaindonesianews.com, Jakarta – Isu soal penutupan jaringan ritel modern kembali ramai di media sosial. Kali ini, nama Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, ikut terseret dalam pusaran kabar yang menyebut DPR mendukung penutupan Alfamart dan Indomaret di seluruh Indonesia. Namun, Lasarus dengan tegas membantah tudingan tersebut dan menyebutnya sebagai informasi yang hoaks dan tendensius.
Dalam keterangannya pada Senin (23/2), Lasarus memastikan tidak pernah ada pernyataan resmi dari Komisi V DPR RI yang meminta agar jaringan ritel modern itu ditutup secara nasional. Ia menegaskan, publik bisa memeriksa langsung rekaman rapat antara Komisi V DPR RI dan Menteri Desa serta Pembangunan Daerah Tertinggal yang tersedia secara terbuka.
“Saya sampaikan dan bisa disaksikan lewat rekaman rapat, tidak ada pernyataan kami yang meminta Alfamart dan Indomaret supaya ditutup,” ujar Lasarus.
Unggahan Instagram Dinilai Bermuatan Kepentingan
Lasarus juga menyoroti beredarnya unggahan di Instagram yang menampilkan foto Ketua DPR RI, Puan Maharani, disertai tulisan bernada provokatif: “DPR DUKUNG MENTERI DESA TUTUP ALFAMART-INDOMARET DEMI KOPERASI DESA”. Ia menyebut unggahan tersebut sebagai berita bohong yang sengaja dipelintir untuk membangun opini publik yang keliru.
Menurutnya, narasi yang beredar tidak mencerminkan isi rapat yang sebenarnya. Ia menilai penyebar video atau potongan informasi tersebut memiliki tujuan tertentu dan tidak bertanggung jawab dalam menyampaikan konteks utuh pembahasan.
Usulan Pembatasan, Bukan Penutupan
Lasarus kemudian meluruskan bahwa dalam rapat tersebut dirinya hanya menyampaikan gagasan pembatasan ekspansi ritel modern hingga tingkat kabupaten atau kecamatan. Usulan itu muncul sebagai respons atas keluhan pedagang kelontong yang merasa terdesak oleh kehadiran jaringan waralaba besar.
“Saya menyampaikan pemikiran supaya Alfamart dan Indomaret cukup sampai kabupaten dan kecamatan saja,” jelasnya.
Ia ingin rantai pasok kebutuhan pokok di tingkat desa dan dusun memberi ruang lebih besar kepada pedagang sembako lokal, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), maupun koperasi desa. Dengan begitu, pelaku usaha kecil di desa tetap memiliki daya saing dan kesempatan berkembang.
Pernyataan Menteri Desa Jadi Sorotan
Dalam rapat yang sama di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada 12 November 2025, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, sempat menyampaikan pandangan berbeda. Ia menyatakan, jika Koperasi Desa Merah Putih sudah berjalan optimal, maka penyebaran bisnis minimarket seharusnya dihentikan.
Pernyataan tersebut kemudian memicu beragam tafsir di ruang publik, terutama setelah dikaitkan dengan narasi dukungan DPR untuk menutup ritel modern secara total.
