Faktaindonesianews.com – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Aria Bima menegaskan posisi partainya yang berada di luar pemerintahan bukan berarti bersikap apriori maupun antipati terhadap kebijakan pemerintah.
Menurut pria yang akrab disapa Bimo itu, PDIP tetap memandang pemerintah sebagai mitra strategis dalam menjalankan agenda kebangsaan dan pembangunan nasional.
“Sekali lagi posisi PDI Perjuangan tidak pernah apriori dengan pemerintah. PDI Perjuangan tidak nyinyir dengan kebijakan pemerintah. PDI Perjuangan juga tidak antipati terhadap pemerintah,” ujar Bimo di Kompleks Parlemen, Rabu (20/5/2026).
Respons Pidato Presiden Prabowo
Pernyataan tersebut disampaikan Bimo sebagai respons atas pidato Presiden RI Prabowo Subianto yang sebelumnya menyinggung posisi PDIP sebagai satu-satunya partai di luar pemerintahan.
Dalam pidatonya, Prabowo menyatakan tetap menghormati sikap politik PDIP meskipun dirinya sejak awal tidak menginginkan adanya partai oposisi dalam pemerintahan.
Menanggapi hal itu, Bimo kembali menegaskan bahwa posisi PDIP bukanlah oposisi murni, melainkan mitra strategis yang tetap memiliki komitmen menjaga arah pembangunan bangsa.
“Dan saya kira strategis yang mana? Yang tetap menjaga bangsa yang pluralitas. Itu mitra strategis untuk kita jaga bahwa pemerintahan di situ adalah mewujudkan cita-cita proklamasi,” katanya.
Sikap Politik dalam Demokrasi
Bimo menilai keberadaan partai di luar pemerintahan merupakan bagian penting dalam tradisi demokrasi yang sehat. Menurutnya, partai politik harus siap mengambil posisi berbeda ketika calon yang mereka usung kalah dalam kontestasi politik nasional.
Ia mencontohkan, sikap serupa juga pernah diambil PDIP pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.
“Karena PDI misalnya pernah dua kali di dalam pemerintahan. Dua kali di zaman Pak SBY misalnya di luar pemerintahan. Apapun parlemen ini butuh kekuatan kritis yang eksis,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa PDIP tetap membuka ruang kerja sama dengan pemerintah dalam isu-isu strategis nasional, sembari menjalankan fungsi kontrol dan kritik dalam sistem demokrasi.
