Jakarta, Faktaindonesianews.com – Kasus mafia tanah yang menyeret lahan milik Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK), bukan sekadar sengketa administrasi. Ini adalah tamparan keras bahwa sistem pertanahan Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat. Jika tokoh sekelas JK saja bisa menjadi korban permainan sertifikat ganda, lalu bagaimana nasib rakyat kecil yang tidak punya akses politik, pengacara mahal, atau kekuatan advokasi?
Inilah bahaya sesungguhnya: mafia tanah bukan lagi kelompok bandit pinggiran, tetapi sindikat terstruktur yang memanfaatkan kelemahan, celah, bahkan kebobrokan birokrasi negara. Mereka tidak bekerja sendirian, melainkan berjejaring dengan oknum BPN, notaris, calo, hingga aparat yang kompromi. 1. Ketika Negara Gagal Menjadi Pelindung, Mafia Menjadi Penguasa
Modus penerbitan sertifikat ganda, pemalsuan akta, manipulasi dokumen, dan permainan internal BPN telah menjadi “bisnis gelap” yang sangat menguntungkan. Ketika Menteri ATR sendiri menyatakan ada “yang tidak proper di internal BPN”, itu bukan pengakuan kecil—itu peringatan keras bahwa kantong-kantong mafia sudah bercokol di jantung institusi pertanahan.
Kalau sertifikat bisa dicetak ulang, diubah, atau dipalsukan dari dalam sistem, maka status kepemilikan tanah rakyat sesungguhnya rapuh. Tanah yang diwariskan tiga generasi bisa hilang hanya karena satu tanda tangan oknum.
1. Kasus JK: Alarm Nasional Bahwa Sistem Benar-Benar Rusak
Lahan milik JK seluas lebih dari 16 hektar bisa diterbitkan sertifikat ganda oleh BPN. Ini bukan soal “kesalahan teknis”—ini bukti betapa mudahnya data publik dimanipulasi.
Jika seorang pengusaha nasional, mantan wapres, dan tokoh besar saja bisa dikadali, maka tidak ada lagi jaminan bagi rakyat kecil. Mereka tidak punya akses advokasi. Tidak punya daya tawar. Tidak punya kekuatan menghadapi sindikat. Dan itulah sebabnya mafia tanah paling suka menyasar petani, masyarakat adat, ahli waris desa, dan pemilik tanah kecil yang tidak mampu melawan.
2. Bahaya Lebih Besar: Konsentrasi Lahan dan Ancaman Oligarki Agraria
Hampir separuh lahan bersertifikat di Indonesia dikuasai oleh kelompok-kelompok besar yang jumlahnya sangat sedikit. Kondisi ini membuka ruang bagi oligarki tanah, di mana kekuasaan dan penguasaan aset terkonsentrasi di tangan segelintir elite.
Mafia tanah menjadi operator lapangan yang mempercepat konsentrasi itu. Mereka merebut tanah rakyat dengan cara yang tidak legal, lalu mengamankannya melalui jaringan kekuasaan.
Jika dibiarkan, ini bukan lagi persoalan hukum—ini ancaman terhadap keadilan sosial dan masa depan agraria bangsa.
3. Rakyat Kecil: Korban Utama yang Tak Pernah Tercatat
Kasus besar seperti JK selalu mendapat sorotan dan kemungkinan besar menemukan solusi. Tetapi rakyat kecil? Mereka kerap kalah sebelum bertarung. Tanah diserobot, sertifikat raib, tanah waris digandakan. Ketika melapor, yang datang bukan keadilan, tetapi labirin birokrasi yang melelahkan.
Ini menunjukkan bahwa negara belum hadir sepenuhnya. Sistem pertanahan kita tidak memihak. Dan ketika negara absen, mafia tampil sebagai “pihak yang paling siap mengambil keuntungan”.
5. Inilah Saatnya Negara Melakukan Revolusi Pertanahan
Solusi tambal-sulam tidak akan memutus mata rantai mafia tanah. Negara harus bertindak dengan langkah-langkah strategis:
1. Audit nasional sertifikat lama, khususnya di wilayah rawan sengketa.
2. Reformasi total internal BPN: mutasi bukan solusi, hukuman pidana untuk oknum wajib ditegakkan.
3. Transparansi publik: sertifikat, proses penerbitan, hingga perubahan status harus dapat dicek secara terbuka.
4. Penegakan hukum keras: sindikat harus ditembak di kepala, bukan di kaki.
5. Perlindungan maksimal bagi pemilik tanah kecil: pendampingan hukum gratis, hotline, dan perlindungan saksi.
Jika JK Saja Bisa Dirampas, Rakyat Bisa Apa?
Inilah pertanyaan mendasar yang harus dijawab negara.
Kasus lahan JK bukan sekadar sengketa tanah, tetapi krisis kepercayaan terhadap sistem pertanahan.
Mafia tanah tidak akan berhenti merekalah predator agraria abad modern.
Dan rakyat kecil selalu menjadi mangsa paling empuk.
Kini pilihan hanya dua: Negara bersihkan mafia tanah, atau rakyat kehilangan hak atas tanahnya sendiri./djohar
