Jakarta, Faktaindonesianews.com — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tak gentar meski mendapat protes dari sejumlah pihak terkait inspeksi mendadak (sidak) yang ia lakukan ke beberapa bank BUMN. Ia menilai langkah tersebut penting untuk memastikan efektivitas penyerapan dana pemerintah.
Menurut Purbaya, ada pihak yang menyebut bahwa seorang menteri keuangan tidak berhak melakukan sidak ke bank. Namun, ia menolak mundur dan memastikan akan terus melanjutkan langkah pengawasan tersebut.
“Ada yang protes, katanya (sidak) itu bukan hak saya. Tapi saya kan pengawas Danantara,” tegas Purbaya di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta Selatan, dikutip dari Antara, Selasa (14/10).
Sidak Berikutnya ke BTN
Dalam waktu dekat, Purbaya berencana melakukan sidak ke PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN). Kunjungan itu akan dilakukannya bersama pejabat Danantara, lembaga pengelola dana pemerintah.
Tujuan sidak tersebut untuk memantau penyerapan dana pemerintah sebesar Rp25 triliun yang dititipkan ke BTN. Dari total dana itu, bank baru menyalurkan sekitar Rp10,5 triliun atau 42 persen dalam bentuk kredit.
“Ke bank-nya saya gak sendiri, tapi dengan Danantara. Jadi, Danantara yang bawa saya ke sana (BTN),” ujarnya.
“Kalau sisa Rp15 triliun itu tidak bisa diserap, kami akan pindahkan dalam waktu dekat,” tambahnya.
BTN Klaim Serapan Akan Capai 100 Persen
Menanggapi hal itu, Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu menjelaskan bahwa penyerapan dana pemerintah masih dalam tahap awal. Proses penyaluran dilakukan bertahap sesuai pipeline kredit yang telah disusun.
Menurut Nixon, lambatnya penyerapan bukan karena kendala teknis, melainkan karena portofolio BTN yang berfokus pada pembiayaan perumahan, khususnya kredit pemilikan rumah (KPR).
“Mayoritas kredit kami ada di sektor perumahan, jadi butuh waktu untuk menyalurkan. Namun, kami optimistis seluruh dana penempatan pemerintah akan terserap 100 persen pada November 2025,” jelas Nixon.
Sudah Sidak ke BNI dan Mandiri
Sebelum menyasar BTN, Menkeu Purbaya sudah melakukan sidak ke Menara BNI Pejompongan di Jakarta Pusat pada Senin (29/9) serta ke Mandiri Club Jakarta Selatan pada Senin (6/10). Masih ada tiga bank BUMN lain yang belum dikunjungi, yakni BTN, BRI, dan BSI.
Meski mendapat kritik dari sejumlah kalangan, Purbaya mengaku tidak ambil pusing. Menurutnya, sidak itu dilakukan bersama Danantara, lembaga yang juga mengawasi aliran dana pemerintah di bank-bank BUMN.
“Saya selalu dengan Danantara. Mereka yang ajak saya sidak ke bank-bank BUMN. Saya Dewan Pengawas Danantara,” kata Purbaya usai sidak di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10).
Uang Negara Rp200 Triliun Dipantau Langsung
Purbaya menyebut langkah sidak merupakan bentuk tanggung jawab moral dan profesional karena dirinya turut mengawasi dana pemerintah sebesar Rp200 triliun yang disalurkan melalui bank-bank BUMN.
“Saya pengawas Danantara dan kebetulan uang saya (Rp200 triliun) digelontorkan di situ. Saya pengin tahu dampaknya seperti apa,” ujarnya.
“Makanya saya gak pernah jalan sendiri, selalu ada orang Danantara. Jadi, yang sidak sebenarnya dari Danantara, saya ikut.”
