Faktaindonesianews.com, Bandung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus memperkuat penataan wilayah dengan menertibkan berbagai objek yang mengganggu ketertiban dan keindahan kota. Selain pedagang kaki lima (PKL) dan bangunan liar, penertiban juga menyasar reklame yang rusak maupun sudah tidak berfungsi.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengungkapkan, terdapat 67 titik reklame rusak dan tidak berfungsi yang perlu segera ditertibkan. Ia menegaskan, penegakan aturan harus berlaku bagi semua pihak tanpa membedakan latar belakang maupun skala usaha.
Farhan menyampaikan hal tersebut saat Apel Mulai Bekerja di Plaza Balai Kota Bandung, Senin (9/11/2026). Menurutnya, perusahaan besar juga harus mematuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana masyarakat pada umumnya.
“Penertiban yang kita lakukan bukan hanya PKL dan bangunan liar, tetapi juga reklame yang kita ketahui dimiliki oleh perusahaan-perusahaan,” ujarnya.
Penegakan Aturan Harus Berlaku untuk Semua
Farhan menilai konsistensi dalam menegakkan aturan menjadi salah satu kunci menjaga integritas pemerintah. Karena itu, Pemkot Bandung tidak boleh hanya menyasar kelompok masyarakat tertentu, tetapi juga harus menindak pelanggaran yang melibatkan perusahaan.
Ia menekankan bahwa seluruh pihak memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan kualitas lingkungan perkotaan.
Penertiban reklame rusak menjadi bagian dari langkah pemerintah memperbaiki wajah kota. Keberadaan reklame yang tidak terawat atau tidak lagi berfungsi dinilai perlu mendapat perhatian agar tidak mengganggu tata ruang dan estetika lingkungan.
Pengawasan Penebangan Pohon Juga Diperketat
Selain penertiban reklame, Farhan meminta perangkat daerah meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas penebangan pohon yang dilakukan perusahaan.
Ia mengingatkan bahwa pihak yang telah memperoleh izin penebangan tetap harus menjalankan kewajiban menjaga lingkungan dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, izin yang diberikan pemerintah tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan.
Farhan meminta seluruh jajaran perangkat daerah memastikan setiap kegiatan penertiban dan pengawasan berlangsung sesuai aturan. Pelaksanaan di lapangan juga harus mengedepankan profesionalitas dan tidak memberikan perlakuan berbeda kepada pihak tertentu.
Farhan Minta Aparatur Tegas tetapi Humanis
Dalam menjalankan tugas, Farhan mengingatkan aparatur agar tetap mengutamakan pendekatan yang tegas sekaligus humanis. Menurutnya, penegakan aturan harus disertai komunikasi yang baik agar persoalan di lapangan tidak berkembang menjadi konflik.
“Hal-hal tersebut menjadi penekanan bagi kita semua agar tegas, tetapi humanis. Jangan sampai terbawa emosi,” katanya.
Ia juga menilai pendekatan persuasif dan koordinasi tetap diperlukan untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Pemerintah harus mampu menjaga ketertiban kota tanpa mengabaikan hak masyarakat.
Di tengah berbagai dinamika dan perdebatan yang berkembang di media sosial, Farhan meminta seluruh aparatur tetap fokus menjalankan tugas sesuai kewenangan pemerintah daerah.
“Isu-isu tentang pemerintah pusat bukan tugas kita. Kita fokus saja pada pekerjaan,” tuturnya.
