Pemkot dan Bawaslu Bandung Perkuat Kolaborasi Demi Demokrasi Bersih 2027

Pemkot dan Bawaslu Bandung Perkuat Kolaborasi Demi Demokrasi Bersih 2027

BANDUNG, Faktaindonesianews.com — Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, menekankan pentingnya komunikasi intensif dan kolaboratif antara Pemerintah Kota Bandung dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) demi mewujudkan proses demokrasi yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel.

Hal itu disampaikan Erwin saat menerima jajaran Bawaslu Kota Bandung dalam audiensi resmi di Balai Kota Bandung, Selasa, 15 Juli 2025.

Bacaan Lainnya

“Paradigma pemerintahan kita hari ini berupaya bergeser dari ego sektoral menuju eco sentris. Artinya, segala persoalan kota harus diselesaikan melalui gotong royong, termasuk bersama Bawaslu sebagai mitra strategis dalam pengawasan demokrasi,” ujar Erwin.

Ia menyatakan, komunikasi lintas lembaga harus dijaga sejak dini, mengingat siklus demokrasi berikutnya—termasuk Pilkada dan Pemilu akan mulai memasuki tahapan awal pada 2027.

“Kalau komunikasi ini sudah dimulai sejak awal, kita bisa membangun sistem yang lebih siap dan responsif. Pemerintah, KPU, dan Bawaslu harus jalan bersama sejak awal proses,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Bandung, Dimas Aryana Iskandar, memaparkan hasil pengawasan Bawaslu pada Pemilu dan Pilkada 2024.

Selama Pemilu 2024, Bawaslu mencatat:

  • 493 laporan hasil pengawasan,

  • 63 tindakan pencegahan,

  • 21 penanganan pelanggaran, dan

  • 2 penyelesaian sengketa antar peserta pemilu.

Adapun untuk Pilkada 2024:

  • 150 laporan pengawasan,

  • 75 tindakan pencegahan, dan

  • 8 penanganan pelanggaran.

Menurut Dimas, angka pelanggaran pada Pilkada 2024 jauh lebih rendah dibandingkan Pilkada 2018 yang sempat mencapai 24 kasus.

“Minimnya pelanggaran ini merupakan hasil dari strategi pencegahan yang lebih optimal sejak awal tahapan, sehingga pengawasan berjalan lebih efektif,” ujarnya.

Dalam pertemuan itu, Bawaslu juga menyampaikan sejumlah kebutuhan kelembagaan yang memerlukan sinergi lebih lanjut dengan perangkat daerah.

Diskusi ditutup dengan dialog terbuka antara jajaran Bawaslu dan perwakilan perangkat daerah sebagai bagian dari langkah konkret memperkuat sistem pengawasan pemilu yang lebih kolaboratif dan partisipatif di Kota Bandung.

Pos terkait