Faktaindonesianews.com – Ketua DPR RI Puan Maharani angkat suara terkait maraknya laporan hukum terhadap sejumlah aktivis dalam beberapa waktu terakhir. Laporan tersebut muncul sebagai buntut kritik yang mereka sampaikan terhadap pemerintah.
Puan menegaskan, penegakan hukum harus berjalan secara adil. Namun di sisi lain, ia juga mengingatkan agar kritik yang disampaikan tetap menjaga etika dan tidak bersifat tendensius.
“Hukum harus dijalankan dengan seadil-adilnya, namun kita juga harus bisa menjaga etika dalam memberikan kritik untuk bisa dilakukan secara santun,” ujar Puan usai rapat paripurna di kompleks parlemen, Selasa (21/4).
Tekankan Etika dan Saling Menghormati dalam Kritik
Puan menilai, kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi. Namun, penyampaiannya harus tetap mengedepankan prinsip saling menghormati.
Menurutnya, pihak yang menyampaikan kritik maupun yang dikritik harus sama-sama bersikap dewasa dan terbuka.
“Jadi kita harus tetap mengedepankan saling menghargai, saling menghormati,” tambahnya.
Sejumlah Aktivis Dilaporkan ke Polisi
Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah akademisi dan aktivis dilaporkan ke pihak kepolisian atas dugaan penghasutan hingga penyebaran berita bohong.
Beberapa nama yang dilaporkan antara lain:
- Saiful Mujani
- Islah Bahrawi
- Ubedilah Badrun
- Feri Amsari
Laporan tersebut sebagian besar masuk ke Polda Metro Jaya dengan berbagai nomor registrasi resmi.
Kasus ini pun memicu perhatian publik karena melibatkan tokoh-tokoh yang dikenal vokal dalam menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.
Isi Laporan Beragam, dari Penghasutan hingga Pernyataan Kritik
Laporan terhadap para aktivis memiliki latar belakang yang berbeda-beda.
Saiful Mujani dan Islah Bahrawi dilaporkan atas dugaan penghasutan. Sementara itu, Ubedilah Badrun dilaporkan setelah menyebut Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai “beban bangsa”.
Adapun Feri Amsari dilaporkan terkait kritiknya mengenai isu swasembada pangan, yang kemudian dikaitkan dengan dugaan penyebaran informasi bohong.
Menteri HAM: Kritik adalah Hak Konstitusional
Menanggapi fenomena ini, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyayangkan adanya laporan terhadap para aktivis.
Menurutnya, kritik atau opini terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi.
Ia menegaskan, perbedaan pandangan seharusnya dijawab dengan data dan argumentasi, bukan dengan langkah hukum.
“Opini atau pandangan publik seharusnya dijawab dengan data, fakta, dan informasi yang kredibel,” ujar Pigai.
Sorotan terhadap Iklim Demokrasi
Pigai juga menilai, gelombang laporan terhadap para pengamat berpotensi menciptakan persepsi negatif terhadap pemerintahan.
Ia bahkan menyebut ada indikasi upaya menggiring opini publik seolah-olah pemerintah antikritik dan tidak demokratis.
Padahal, menurutnya, pemerintahan saat ini menjadikan nilai demokrasi dan hak asasi manusia sebagai fondasi utama.
