Bandung, Faktaindonesianews.com – Para Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Jawa Barat diminta untuk senantiasa mengedepankan etika profesi dalam menjalankan tugas mereka. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah potensi masalah hukum yang mungkin timbul di kemudian hari.
Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Majelis Kehormatan Wilayah (MKW) Ikatan PPAT Jawa Barat, Osye Anggandarri, saat menghadiri pelantikan pengurus Majelis Kehormatan Daerah (MKD) IPPAT kabupaten/kota se-Jawa Barat di Gedung Sate, Sabtu (15/2/2025).
“Jangan sampai melanggar etika atau kode etik yang kita miliki dalam berprofesi, jangan memasuki wilayah atau lahan milik orang tanpa izin, meskipun dengan alasan profesi,” tegas Osye di hadapan para pengurus dan anggota yang dilantik.
Hindari Pelanggaran Kewenangan
Osye menjelaskan bahwa pelanggaran etika seringkali berujung pada masalah hukum, terutama ketika seorang PPAT dituduh melaksanakan tugas di luar hak dan kewenangannya.
Ia menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam terkait batasan hak dan kewenangan yang dimiliki oleh seorang PPAT. “Ini terutama saya tujukan kepada staf atau PPAT yang masih muda. Mereka mungkin belum sepenuhnya memahami batasan dalam profesi ini, mana yang boleh atau tidak, mana yang menjadi hak dan kewenangan, dan mana yang bukan,” lanjutnya.
Bimbingan Rutin untuk Anggota Muda
Untuk mengatasi hal tersebut, Osye berencana mengadakan bimbingan rutin bagi anggota IPPAT di Jawa Barat. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik terkait kode etik profesi PPAT, sehingga setiap anggota, terutama generasi muda, dapat terus diingatkan akan etika dan tanggung jawab profesi.
Langkah ini diharapkan dapat membangun profesionalisme yang tinggi dan menjaga integritas PPAT di Jawa Barat, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dengan aman dan sesuai aturan yang berlaku.
Apresiasi untuk Terobosan di Jawa Barat
Pelantikan pengurus dan anggota MKD IPPAT secara bersamaan di satu lokasi di Jawa Barat mendapat apresiasi dari Majelis Kehormatan Pusat (MKP) IPPAT. Julius Purnawan, Ketua MKP IPPAT yang turut hadir di Gedung Sate, menyebutkan bahwa pelantikan terpusat ini merupakan terobosan yang sangat baik.
“Ini baru pertama kali dilakukan, dan sangat luar biasa, apalagi setelah pelantikan ini langsung dilanjutkan dengan pembekalan mengenai kode etik profesi,” ujar Julius.
Jaga Etika, Hindari Masalah Hukum
Dengan mengedepankan etika profesi dan memahami batasan hak serta kewenangan, para PPAT di Jawa Barat diharapkan dapat menjalankan tugas mereka secara profesional dan bertanggung jawab. Langkah bimbingan rutin yang direncanakan oleh MKW IPPAT Jawa Barat menjadi salah satu upaya preventif untuk mencegah potensi masalah hukum yang mungkin timbul di masa depan.
Selain itu, pelantikan terpusat yang diinisiasi di Jawa Barat diharapkan menjadi contoh positif bagi wilayah lain dalam meningkatkan integritas dan profesionalisme PPAT di seluruh Indonesia.
