Jakarta, Faktaindonesianews.com – Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mendukung usulan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan dan perbaikan pondok pesantren (ponpes) di Indonesia.
Namun, ia menegaskan pentingnya audit menyeluruh terhadap seluruh ponpes yang menerima dana APBN demi menjaga akuntabilitas dan transparansi publik.
Pernyataan ini disampaikan Eddy di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (13/10/2025), menyusul wacana penggunaan APBN untuk membangun ulang Ponpes Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur, yang asramanya ambruk beberapa waktu lalu.
“Karena APBN itu perlu dipertanggungjawabkan, apapun kegiatannya, saya kira perlu dilaksanakan audit terlebih dahulu terhadap pembangunan ponpes yang menggunakan anggaran APBN,” ujar Eddy.
Audit untuk Semua Pesantren Penerima APBN
Politisi PAN tersebut menegaskan bahwa audit tidak hanya dilakukan untuk ponpes yang terdampak musibah seperti Al Khoziny, melainkan berlaku bagi seluruh pesantren yang akan menggunakan dana APBN.
Menurutnya, langkah itu penting untuk memastikan penggunaan anggaran negara berjalan secara transparan dan tepat sasaran.
“Saya kira ini berlaku tidak hanya untuk ponpes yang kemarin mengalami musibah, tapi untuk semua ponpes yang ada,” tegas Eddy.
Ia menilai, audit yang komprehensif akan memperkuat kepercayaan publik terhadap program pembangunan pesantren yang dibiayai negara, sekaligus menghindari potensi penyalahgunaan dana.
Pesantren Butuh Dukungan Anggaran
Meski menekankan perlunya pengawasan, Eddy menegaskan dukungannya terhadap ide penggunaan APBN untuk membangun dan memperbaiki pesantren.
Menurutnya, banyak pesantren di Indonesia sudah berusia tua dan memiliki keterbatasan dana, sehingga perlu bantuan pemerintah agar tetap layak digunakan sebagai lembaga pendidikan.
“Sebagai lembaga pendidikan, ponpes adalah bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Adanya politik anggaran untuk pendidikan ponpes, kami sangat setuju,” ucapnya.
Eddy mendorong agar pembahasan alokasi APBN untuk pesantren dilakukan secara rinci dan terukur agar manfaatnya bisa dirasakan luas oleh masyarakat.
Pemerintah Pertimbangkan Sumber Pembiayaan
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyebut bahwa pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny akan dibiayai oleh APBN. Ia mengatakan hasil perhitungan menunjukkan bahwa membangun baru lebih efisien dibandingkan merenovasi bangunan lama.
“Kalau soal anggaran, insya Allah cukup dari APBN. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada bantuan dari swasta,” kata Dody.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa rencana penggunaan APBN untuk pembangunan pesantren masih dalam tahap kajian.
Pemerintah akan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kondisi dan jumlah pesantren di Indonesia serta potensi pembangunan baru di masa mendatang.
“Pascakejadian kemarin, muncul pemikiran apakah pembangunan pesantren bisa bersumber dari APBN. Saat ini masih dikaji secara menyeluruh,” jelas Prasetyo.
