Bandung, Faktaindonesianews.com – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan pentingnya percepatan pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) berbasis digital yang inklusif dan responsif sebagai fondasi pelayanan publik modern. Penegasan tersebut ia sampaikan saat membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 di Hotel Mercure Bandung Nexa Supratman, Kamis, 12 Februari 2026.
Dalam forum bertema “Akselerasi Pelayanan Adminduk Berbasis Digital, Inklusif, dan Responsif di Kota Bandung” itu, Farhan menekankan bahwa layanan adminduk bukan sekadar urusan administrasi, melainkan bentuk nyata pengabdian kepada masyarakat. Ia menyebut, data kependudukan yang akurat menjadi fondasi utama integrasi berbagai layanan publik melalui sistem identitas tunggal berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).
“Semua layanan publik hari ini bertumpu pada identitas kependudukan. Inovasi di Dukcapil bukan hanya administratif, tetapi menyangkut kualitas hidup masyarakat,” ujarnya di hadapan peserta forum.
Farhan menjelaskan, digitalisasi harus menghadirkan kemudahan sekaligus empati. Ia mencontohkan percepatan penerbitan dokumen kematian sebagai inovasi yang patut diperkuat. Dengan sistem yang cepat dan terintegrasi, keluarga yang tengah berduka tidak lagi direpotkan oleh proses administrasi yang berbelit. Menurutnya, di sinilah teknologi berperan memperkuat sisi kemanusiaan dalam pelayanan publik.
Selain itu, ia mendorong penguatan kolaborasi lintas lembaga, mulai dari kelurahan, fasilitas kesehatan, lembaga peradilan, hingga Kantor Urusan Agama (KUA). Sinergi tersebut diharapkan mampu mempercepat proses administrasi sejak kelahiran, pernikahan, hingga perubahan status keluarga. Dengan integrasi sistem, layanan menjadi lebih efisien, transparan, dan terukur.
Farhan juga menyoroti pentingnya pemanfaatan data kependudukan dalam perumusan kebijakan sosial dan ekonomi. Menurutnya, data Dukcapil memiliki nilai strategis untuk memetakan persoalan kemiskinan, akses jaminan kesehatan, hingga perencanaan pembangunan berbasis demografi produktif. “Data yang jujur dan terbuka memungkinkan pemerintah menyusun solusi yang terstruktur. Kita bisa membaca persoalan stunting, sanitasi, hingga kesenjangan sosial secara lebih nyata,” katanya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kemajuan teknologi tidak boleh meninggalkan kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan anak-anak. Justru, digitalisasi harus menjadi instrumen untuk memperluas akses dan menghadirkan keadilan layanan bagi semua lapisan masyarakat.
Forum Konsultasi Publik ini dihadiri unsur pemerintah daerah, perwakilan Dukcapil provinsi dan kabupaten/kota, akademisi, serta organisasi masyarakat. Diskusi yang berlangsung menjadi ruang evaluasi sekaligus perumusan strategi penguatan sistem pelayanan kependudukan di Kota Bandung.
Melalui akselerasi digital yang inklusif dan responsif, Pemkot Bandung berkomitmen menjadikan pelayanan adminduk sebagai tulang punggung pelayanan publik modern. Dengan data yang akurat, sistem terintegrasi, serta pendekatan yang humanis, Kota Bandung menatap masa depan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh warganya.
