BANDUNG, Faktaindonesianews.com – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa perubahan birokrasi menjadi kunci utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih manusiawi, cepat, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Farhan saat membuka kegiatan retreat bertajuk “Transformasi Birokrasi untuk Mewujudkan Bandung Utama dalam Bingkai Jabar Istimewa dan Asta Cita” di Pusdikter TNI AD, Cimareme, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (4/11/2025).
“Kami ingin membangun budaya kerja baru yang kolaboratif, adaptif, dan berintegritas. Tidak hanya meningkatkan kompetensi aparatur, tetapi memastikan setiap ASN memahami perannya sebagai pelayan publik,” tegas Farhan.
Ia menjelaskan, melalui kegiatan retreat ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung berkomitmen melakukan transformasi birokrasi administratif menjadi birokrasi yang berorientasi pada manfaat nyata bagi warga.
Tiga Fokus Utama Transformasi Birokrasi
Dalam arahannya, Farhan menekankan tiga pilar utama yang menjadi pondasi perubahan birokrasi di Kota Bandung:
-
Mindset Melayani
Setiap pejabat harus menyadari bahwa dirinya adalah pelayan masyarakat. Nilai empati, ketulusan, dan tanggung jawab menjadi dasar dari setiap pelayanan publik. -
Kepemimpinan Adaptif
Para camat dan lurah diharapkan mampu memimpin perubahan, menghadapi tantangan digitalisasi, serta membangun tim kerja yang solid dan inovatif di setiap wilayah. -
Sistem Kerja Berbasis Hasil
Setiap program dan kebijakan harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Inovasi dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk memastikan hasil kerja benar-benar dirasakan publik.
Dorong Inovasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
Farhan menegaskan, transformasi birokrasi bukan hanya soal regulasi dan teknologi, tetapi juga tentang perubahan pola pikir dan cara kerja aparatur negara.
“Pelayanan publik ke depan harus semakin cepat, transparan, dan berorientasi solusi. Warga cukup datang, dilayani, dan pulang dengan kepuasan,” ujarnya.
Ia juga mendorong lahirnya berbagai inovasi layanan publik di tingkat kecamatan dan kelurahan, seperti digitalisasi layanan, sistem antrean daring, hingga komunikasi publik yang lebih humanis.
Menurut Farhan, ruang pelayanan publik merupakan etalase birokrasi modern, tempat warga bisa merasakan langsung perubahan yang dicanangkan pemerintah.
“Pelayanan di kecamatan dan kelurahan harus menjadi garda depan perubahan. Melayani dengan hati, bekerja dengan data, dan bergerak dengan kolaborasi,” tutupnya.
