Bandung, Faktaindonesianews.com – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meminta seluruh jajaran Pemerintah Kota Bandung untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem yang berpotensi memicu bencana hidrometeorologi. Penegasan tersebut disampaikan Farhan saat memimpin apel pagi di Plaza Balai Kota Bandung, Senin, 26 Januari 2026.
Dalam arahannya, Farhan menekankan bahwa perubahan iklim dan fenomena cuaca ekstrem bukan lagi ancaman masa depan, melainkan kenyataan yang sedang dihadapi saat ini. Oleh karena itu, pemerintah daerah tidak boleh bersikap reaktif apalagi saling menyalahkan ketika bencana terjadi.
“Kita tidak boleh menyalahkan cuaca. Kita harus menyalahkan diri sendiri apabila tidak mampu mengantisipasi dampak dari cuaca ekstrem tersebut,” tegas Farhan di hadapan jajaran ASN Pemkot Bandung.
Menurutnya, kesiapan menghadapi cuaca ekstrem harus dimulai dari perencanaan yang matang, koordinasi lintas sektor, serta kecepatan dalam mengambil keputusan. Farhan menilai, kegagalan dalam mitigasi sering kali bukan disebabkan oleh faktor alam semata, melainkan lemahnya antisipasi dan kesiapsiagaan sejak dini.
Farhan juga menyinggung peristiwa bencana di Kabupaten Bandung Barat yang terjadi akibat cuaca ekstrem. Ia menilai kejadian tersebut harus menjadi pelajaran penting bagi Kota Bandung agar tidak mengalami dampak serupa. Pemerintah daerah, kata Farhan, harus belajar dari wilayah sekitar dan menjadikannya referensi untuk memperkuat sistem mitigasi bencana.
Selain itu, Farhan menyoroti kondisi lingkungan di wilayah utara Kota Bandung yang semakin rentan. Berkurangnya tutupan hutan dari barat hingga timur dinilai telah memperlemah daya dukung lingkungan dan meningkatkan risiko banjir, longsor, serta gangguan ekologis lainnya.
“Kondisi ini tidak bisa kita abaikan. Ketika tutupan hutan berkurang, risiko bencana akan meningkat dan dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Farhan memberikan apresiasi kepada sejumlah perangkat daerah yang dinilai telah menunjukkan respons cepat dalam menghadapi situasi darurat. Ia secara khusus menyebut Dinas Sosial, BPBD Kota Bandung, serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung sebagai contoh unit kerja yang sigap dan responsif.
“Gerak cepat ini harus menjadi standar kerja, bukan pengecualian. Jangan menunggu viral atau sorotan publik baru kita bergerak,” tegas Farhan.
Ia menambahkan, penanganan cuaca ekstrem tidak bisa dilakukan secara parsial atau sektoral. Dibutuhkan pendekatan lintas sektor, mulai dari perencanaan tata ruang, penguatan infrastruktur drainase, kesiapsiagaan bencana, hingga edukasi masyarakat agar lebih tanggap terhadap potensi risiko lingkungan.
Farhan berharap seluruh jajaran Pemkot Bandung memiliki sense of urgency yang sama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Menurutnya, kesiapsiagaan yang baik tidak hanya menyelamatkan infrastruktur kota, tetapi yang paling utama adalah melindungi keselamatan warga.
