BANDUNG, Faktaindonesianews.com – Pemerintah Kota Bandung terus mendorong transformasi tata kelola pemerintahan berbasis data untuk memastikan kebijakan publik lebih tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Upaya tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat membuka NGULIK (Ngobrol dan Diskusi Teknologi Informasi dan Komunikasi, Data dan Statistik) bertema “Data-Driven Governance: Lesson from Seoul Smart City Evolution” yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis, 13 Agustus 2026.
Farhan mengatakan, perkembangan kota di era digital membuat pemerintah tidak lagi dapat mengandalkan pengalaman, perkiraan, atau kebiasaan dalam mengambil keputusan.
Menurutnya, data harus menjadi dasar utama dalam merumuskan kebijakan, terutama ketika pemerintah menghadapi persoalan perkotaan yang semakin kompleks.
“Data dalam governance pada dasarnya menempatkan data bukan sekadar sebagai produk administrasi, melainkan sebagai instrumen penting dalam pengambilan keputusan,” ujar Farhan.
Data Harus Menjawab Persoalan Kota
Farhan menjelaskan, pemanfaatan data dalam pemerintahan harus mampu menjawab sejumlah pertanyaan mendasar ketika pemerintah menghadapi sebuah persoalan.
Pertanyaan tersebut antara lain menyangkut apa masalah yang terjadi, siapa yang terlibat atau terdampak, di mana persoalan berlangsung, serta apa penyebabnya.
Dengan informasi tersebut, pemerintah dapat menentukan bentuk intervensi yang lebih tepat dan mengukur dampak kebijakan yang telah dijalankan.
Menurut Farhan, pendekatan berbasis data juga dapat membantu pemerintah menghindari kebijakan yang hanya berdasarkan asumsi.
Data yang akurat dan terintegrasi memungkinkan pemerintah melihat kondisi masyarakat secara lebih objektif sebelum mengambil keputusan.
Bandung Hadapi Dinamika Perkotaan yang Kompleks
Farhan mengatakan karakteristik Kota Bandung menjadi salah satu tantangan dalam menerapkan data-driven governance.
Dengan luas wilayah sekitar 170 kilometer persegi dan jumlah penduduk yang mendekati 3 juta jiwa, Bandung menghadapi mobilitas masyarakat yang tinggi serta perkembangan kebutuhan perkotaan yang berlangsung cepat.
Dinamika tersebut terjadi di berbagai sektor, mulai dari pelayanan publik, kesehatan, pendidikan hingga ekonomi digital.
Karena itu, pemerintah membutuhkan sistem pengelolaan data yang mampu mengikuti perubahan dan menyediakan informasi secara cepat untuk mendukung proses pengambilan keputusan.
Bandung Belajar dari Smart City Seoul
Dalam forum tersebut, Farhan menilai pengalaman Seoul, Korea Selatan, dalam mengembangkan konsep smart city dapat menjadi pembelajaran bagi Kota Bandung.
Namun, ia menegaskan Bandung tidak perlu meniru seluruh sistem yang diterapkan Seoul.
Menurut Farhan, hal yang lebih penting adalah mempelajari bagaimana Seoul mengintegrasikan teknologi dengan kebutuhan masyarakat dan tata kelola pemerintahan.
“Smart city pada akhirnya bukan soal seberapa banyak teknologi yang diterapkan atau berapa banyak anggaran yang digunakan untuk membeli sensor dan mengembangkan aplikasi. Yang paling penting adalah bagaimana digitalisasi ini memberikan dampak yang luas bagi masyarakat,” katanya.
Farhan menilai konsistensi Seoul dalam membangun pemerintahan yang responsif menjadi salah satu hal yang relevan untuk dipelajari.
Selain itu, integrasi data antarlembaga pemerintah serta keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem kota cerdas.
Data Jadi Jembatan Pemerintah dan Masyarakat
Farhan juga menekankan pentingnya menjadikan data sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat.
Menurutnya, pengelolaan data yang baik tidak hanya membantu pemerintah membuat kebijakan, tetapi juga dapat memperkuat transparansi dan kepercayaan publik.
Ketika pemerintah mampu menyediakan informasi yang akurat dan transparan, masyarakat dapat memahami alasan di balik sebuah kebijakan sekaligus ikut mengawasi pelaksanaannya.
Karena itu, transformasi digital pemerintahan tidak boleh hanya berorientasi pada penggunaan teknologi.
Pemerintah harus memastikan teknologi dan data benar-benar menghasilkan pelayanan yang lebih cepat, kebijakan yang lebih tepat, serta manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Kemitraan Bandung-Seoul Memasuki 10 Tahun
Sementara itu, perwakilan Seoul Metropolitan Government, Mr. Koo Hong-seok, Ambassador for International Relations, mengatakan hubungan persahabatan antara Bandung dan Seoul telah berlangsung sejak 2016.
Tahun 2026 menjadi momentum penting karena kemitraan kedua kota memasuki 10 tahun.
Menurut Koo, satu dekade kerja sama tersebut dapat menjadi kesempatan bagi Bandung dan Seoul untuk saling bertukar pengalaman serta memperkuat fondasi hubungan kedua kota.
Ia mengatakan Seoul terus memanfaatkan data dan teknologi digital untuk merespons perubahan lingkungan perkotaan dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam.
“Kami sangat berharap waktu ini dapat menjadi waktu yang berharga bagi kita semua untuk berbagi pengalaman dan pendapat satu sama lain,” ujarnya.
Koo juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Bandung dan Seoul serta seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan forum tersebut.
Ia berharap kemitraan kedua kota dapat terus berkembang dan menghasilkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
