BANDUNG, Faktaindonesianews.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyiapkan strategi baru untuk memperkuat pengelolaan sampah, mulai dari teknologi pengolahan berskala kecil dan menengah hingga rencana pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL).
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, pemerintah akan mengkaji pemanfaatan teknologi pengolahan sampah yang dapat ditempatkan lebih dekat dengan sumber sampah di tingkat kelurahan dan kecamatan.
Pembahasan tersebut melibatkan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktur Utama PT Pindad, serta Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB).
“Sore ini saya akan rapat dengan Menristekdikti, dengan Dirut Pindad, dan dengan Rektor ITB untuk membahas teknologi-teknologi baru berkapasitas kecil menengah untuk kita tempatkan di wilayah-wilayah kelurahan dan kecamatan,” ujar Farhan di Hotel Horison Ultima Bandung, Rabu (12/8/2026).
Bandung Sudah Memiliki Puluhan Insinerator
Farhan menjelaskan, strategi pengelolaan sampah tidak hanya mengandalkan fasilitas berkapasitas besar. Pemkot Bandung juga mengembangkan pengolahan sampah yang dapat dilakukan lebih dekat dengan masyarakat.
Saat ini, kata Farhan, Bandung memiliki sekitar 31 unit insinerator. Sebanyak 13 unit di antaranya merupakan tambahan dari fasilitas yang telah tersedia sebelumnya.
Ia menyebut seluruh insinerator yang digunakan telah memenuhi standar yang dipersyaratkan, termasuk Standar Nasional Indonesia (SNI) dan sistem pengendalian pencemaran udara atau air pollution control.
“Insinerator yang sudah lolos baik SNI maupun juga air pollution control. Sudah dilaksanakan,” katanya.
Namun, Pemkot Bandung tetap membutuhkan fasilitas pengolahan sampah dengan kapasitas lebih besar untuk memperkuat sistem persampahan kota.
TPPAS Legok Nangka Tetap Diharapkan Berjalan
Pemkot Bandung masih berharap pembangunan dan operasional TPPAS Legok Nangka berjalan sesuai rencana. Meski demikian, Farhan menilai kota tidak boleh hanya bergantung pada satu skema pengolahan sampah.
Karena itu, Pemkot Bandung mulai menjajaki sejumlah alternatif, termasuk rencana mengusulkan lokasi baru PSEL di wilayah Jelekong, Kabupaten Bandung.
Rencana tersebut dibahas bersama Wakil Ketua MPR RI sekaligus pimpinan Komisi XII DPR RI Eddy Soeparno. Farhan mengatakan lokasi baru itu diharapkan dapat masuk dalam batch ketiga Danantara.
“Sesuai dengan arahan dan diskusi bersama Wakil Ketua MPR RI dan juga pimpinan dari Komisi 12 DPR RI Mas Eddy Soeparno, ada baiknya Kota Bandung mengusulkan juga satu titik baru untuk PSEL di wilayah Kota Bandung yang akan masuk ke batch ketiga Danantara,” ujarnya.
Pemkot Bandung Siapkan Lahan 9,7 Hektare
Farhan mengungkapkan, lahan yang disiapkan untuk rencana tersebut merupakan aset Pemkot Bandung dengan luas sekitar 9,7 hektare.
Namun, pemerintah masih menghadapi persoalan akses menuju lokasi. Jalan yang tersedia saat ini berkaitan dengan lahan milik pihak lain sehingga Pemkot Bandung berencana membuat akses baru.
“Jelekong punya kita 9,7 hektare. Cuma aksesnya punya orang lain, jadi kita mesti bikin akses jalan baru sendiri,” kata Farhan.
Menurutnya, penggunaan akses lama berpotensi memunculkan penolakan dari masyarakat. Karena itu, pemerintah memilih menyiapkan jalur baru agar operasional fasilitas pengolahan sampah tidak mengganggu mobilitas warga.
“Kalau pakai jalan yang lama pasti ditolak. Jadi kita mesti bikin jalur baru,” ujarnya.
Farhan menilai lokasi tersebut cukup strategis. Dari kawasan tersebut, masyarakat bahkan dapat melihat Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).
Studi Kelayakan Ditargetkan Rampung Sebulan
Sebelum merealisasikan rencana PSEL Jelekong, Pemkot Bandung akan melakukan studi kelayakan. Farhan menargetkan kajian tersebut dapat selesai dalam waktu sekitar satu bulan.
Setelah kajian rampung, pemerintah akan menghitung kebutuhan investasi dan skema pembiayaan pembangunan fasilitas PSEL.
“Kita akan ngobrol dulu, lakukan studi kelayakan. Dalam sebulan ini selesai studi kelayakannya. Setelah itu kita akan menghitung berapa besar investasi yang akan ditanamkan di situ,” katanya.
Pemkot Bandung juga membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta untuk membiayai pembangunan dan pengoperasian fasilitas tersebut.
Namun, Farhan menegaskan bahwa investasi harus tetap memperhatikan kepentingan masyarakat, terutama terkait akses transportasi.
“Kita ajak mitra swasta untuk investasi tanpa mengganggu jalan akses masyarakat,” ujarnya.
Bandung Butuh Banyak Alternatif Pengolahan Sampah
Farhan menilai pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi kebutuhan mendesak bagi Bandung. Pasalnya, Kota Bandung menjadi satu-satunya kota di Jawa Barat yang tidak memiliki tempat pemrosesan akhir (TPA) sendiri.
Kondisi tersebut membuat Pemkot Bandung perlu membangun sistem persampahan yang lebih tangguh dan tidak bergantung pada satu fasilitas.
Karena itu, pengembangan teknologi pengolahan sampah skala kecil, menengah hingga besar akan dilakukan secara simultan. Teknologi berskala kecil dan menengah diharapkan dapat ditempatkan lebih dekat dengan sumber sampah di tingkat kelurahan maupun kecamatan, sementara fasilitas berskala besar menjadi bagian dari solusi pengolahan sampah dalam volume lebih tinggi.
Dengan strategi tersebut, Pemkot Bandung berupaya membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi, mulai dari pengolahan di tingkat wilayah hingga fasilitas PSEL berkapasitas besar. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan persampahan sekaligus mengurangi ketergantungan Bandung terhadap fasilitas pengolahan di luar wilayahnya.
