Bandung, Faktaindonesianews.com — Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan komitmen Pemerintah Kota Bandung untuk mempercepat perbaikan pengelolaan sampah perkotaan dengan belajar langsung dari Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Banyumas dinilai berhasil membangun sistem pengelolaan sampah terintegrasi hingga mampu mengolah 78 persen timbulan sampah harian, jauh melampaui capaian Kota Bandung.
Komitmen tersebut disampaikan Farhan saat menghadiri Launching RDF dan Recycling Center Kabupaten Banyumas di TPST Gawa Berkah, Desa Sokaraja Kulon, Selasa, 3 Februari 2026. Kunjungan kerja ini dilakukan bersama jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung serta tujuh camat dari wilayah yang memiliki persoalan sampah cukup serius.
Farhan mengakui, Bandung masih menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah. Dari total produksi lebih dari 1.500 ton sampah per hari, Kota Bandung baru mampu mengolah sekitar 22 persen.
“Saya tidak melihat berapa besar sampah yang dikelola, tapi rasionya. Banyumas sudah 78 persen, Bandung baru 22 persen. Artinya kami masih punya masalah besar dan harus banyak belajar,” ujar Farhan.
Ia menyebutkan, Pemkot Bandung telah menerima surat resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup yang ditandatangani langsung oleh Menteri. Surat tersebut memuat parameter kuantitatif yang harus dicapai pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah secara terintegrasi.
Menurut Farhan, kebijakan pengelolaan sampah harus sejalan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai arahan Presiden. Karena itu, Pemkot Bandung terus mendorong inovasi, baik dari sisi teknologi maupun tata kelola.
“Tidak ada one fix for all dalam pengelolaan sampah. Teknologi sangat tergantung pada volume, jenis sampah, dan budaya masyarakat. Bandung punya karakteristik sendiri, termasuk tidak memiliki TPA,” katanya.
Sebagai langkah konkret, Farhan menyoroti peluncuran program Gas Lah (Petugas Pemilah dan Pengolah Sampah) di 1.596 RW. Program ini menugaskan satu petugas di setiap RW untuk memastikan pemilahan sampah dimulai dari sumbernya, yakni rumah tangga.
“Petugasnya mengetuk pintu rumah warga, memastikan sampah dipilah. Sampah organik harus selesai di tingkat kelurahan, sementara anorganik diolah lebih lanjut,” jelasnya.
Farhan menilai keberhasilan Banyumas tidak hanya bertumpu pada teknologi, tetapi juga pada ekosistem dan integritas tata kelola. Menurutnya, sektor persampahan rawan penyelewengan jika tidak dikelola secara transparan.
“Kami ingin belajar bagaimana Banyumas menjaga integritas pengelolaan sampah, sehingga tata kelolanya berjalan baik dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia pun menegaskan target ambisius Pemkot Bandung untuk melakukan scaling up pengelolaan sampah secara bertahap.
“Target kami jelas, bergerak dari 22 persen menuju 80 persen pengolahan sampah. Belajar dari Banyumas adalah bagian dari solusi jangka pendek dan proyeksi jangka panjang Kota Bandung,” ungkap Farhan.
Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menjelaskan, keberhasilan daerahnya berangkat dari perubahan paradigma. Sampah tidak lagi dipandang sebagai beban, melainkan sebagai sumber daya bernilai ekonomi.
Sejak 2018, Banyumas meninggalkan sistem TPA konvensional dan incinerator, lalu beralih ke pendekatan desentralisasi berbasis TPST, TPS 3R, dan recycling center yang dikelola Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).
“Sekarang Banyumas punya sekitar 45 unit TPST, TPS 3R, dan PDU yang aktif. Kami menyerap lebih dari 1.500 tenaga kerja, mayoritas ibu-ibu yang memilah sampah,” kata Sadewo.
Dari sisi anggaran, Banyumas mencatat efisiensi signifikan. Biaya pengelolaan sampah yang semula mencapai Rp40 miliar per tahun pada 2018, kini turun menjadi di bawah Rp10 miliar pada 2025. Bahkan, daerah ini mulai menghasilkan pendapatan dari pengolahan sampah melalui RDF dan daur ulang plastik.
Pada kesempatan tersebut, Pemkab Banyumas juga menandatangani kerja sama antara KSM dan mitra swasta serta meresmikan RDF dan Recycling Center di TPST Sokaraja Kulon. Ke depan, Banyumas menargetkan pembangunan minimal 10 RDF dan Recycling Center sebagai penguat ekonomi sirkular berbasis masyarakat.
