Bandung, Faktaindonesianews.com – Menjelang Nataru, publik disuguhi tontonan murahan dari dua anggota DPR yang sirik pada rekan sesama legislator, Ferry Irwandi, dan satu lagi nyinyir pada warga yang menolak keberadaan sebuah perusahaan. Pertanyaannya sederhana: apakah mereka lupa siapa yang memilih dan menggaji mereka?
Inilah paradoks klasik demokrasi Indonesia: dipilih oleh rakyat, dibayar oleh rakyat, tapi ketika rakyat bersuara justru dinyinyiri. Seolah-olah mandat itu diwariskan, bukan dipinjam untuk lima tahun.
1. “Sirik ke Ferry Irwandi”: Rivalitas Personal Dibungkus Kepentingan Publik
Perilaku sirik ini hanya menunjukkan satu hal:
ada ego yang lebih besar dari tugas.
Dalam politik, gesekan itu wajar, tetapi ketika kecemburuan personal diangkat ke ruang publik dan menghambat kerja, maka itu bukan lagi dinamika—itu degradasi. Apalagi Ferry Irwandi sedang bersuara dalam isu yang bersinggungan dengan hajat hidup masyarakat. Artinya, sirik itu bukan ke Ferry sebagai individu, tapi secara tidak langsung juga menyentil mereka yang dibelanya: rakyat.
2. “Nyinyir ke Rakyat”: Bentuk Terbalik dari Perwakilan
Anggota DPR itu dipilih sebagai representative, bukan sebagai penguasa yang berdiri di atas rakyat. Ketika ada masyarakat yang meminta penutupan sebuah PT karena dampak lingkungan atau sosial, minimal yang dilakukan wakil rakyat adalah:
mendengar, memfasilitasi, memverifikasi, menyampaikan ke instansi terkait.
Tapi ketika responsnya justru nyinyir, itu menunjukkan betapa jauhnya sebagian oknum DPR dari nalar perwakilan yang sehat. Mereka lupa bahwa suara rakyat bukan ancaman; itu sumber legitimasi mereka.
3. Nalar di Balik Kelakuan Ini:
Ada tiga kemungkinan:
1. Ketergantungan pada kepentingan tertentu
– ketika sebuah PT punya jejaring politik, sikap nyinyir bisa menjadi sinyal keberpihakan.
2. Inferiority disguised as superiority
– oknum yang merasa kurang prestasi sering menutupi kekosongan itu dengan sinisme.
3. Lupa fungsi dasar DPR
– sebagian melihat kursi sebagai panggung, bukan amanah.
4. Padahal Konstitusi Jelas:
Pasal 1 ayat (2) UUD 1945: kedaulatan di tangan rakyat.
UU MD3: anggota DPR menjalankan tugas berdasar amanat konstitusi dan aspirasi masyarakat.
Jadi ketika dua oknum itu sibuk sirik dan nyinyir, sebenarnya mereka sedang:
melawan logika demokrasi, menodai integritas lembaga, dan merendahkan pemberi mandat: rakyat sendiri.
5. Rakyat Tidak Anti-Investasi, Tapi Anti-Arrogansi
Masyarakat yang menolak sebuah PT bukan anti-investasi. Mereka hanya ingin hidup layak dan aman. Dan ketika suara itu dipatahkan dengan cemooh, yang rusak bukan hanya hubungan sosial, tapi juga kepercayaan pada lembaga DPR.
Karena pada akhirnya, rakyat hanya menagih satu hal: wakil yang bekerja, bukan wakil yang marah-marah. /djohar
