Fahd Arafiq Klaim Rp70 Miliar untuk Muktamar NU, Sebut KPK Keliru Tetapkan Dirinya sebagai Tersangka

Faktaindonesianews.com, Jakarta – Tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, mengklaim telah memberikan uang sebesar Rp70 miliar untuk kepentingan penyelenggaraan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU).

Fahd menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) keliru menetapkannya sebagai tersangka. Ia berdalih, uang tersebut diberikan secara khusus untuk kepentingan organisasi NU, bukan untuk tujuan sebagaimana yang disangkakan penyidik.

Bacaan Lainnya

Pernyataan itu disampaikan Fahd setelah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (17/11/2026) malam.

“KPK salah tangkap. Saya kasih Rp70 miliar murni untuk NU, untuk Nahdlatul Ulama,” kata Fahd.

Meski demikian, klaim tersebut merupakan pernyataan Fahd dan masih perlu diuji melalui proses hukum yang sedang berjalan di KPK.

Fahd Sebut Sempat Dimintai Uang Rp100 Miliar

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar tersebut juga mengaku pernah dimintai uang sebesar Rp100 miliar oleh mantan Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto, yang turut menjadi tersangka dalam perkara dugaan korupsi tersebut.

Fahd mengungkapkan, permintaan itu bermula pada 25 Agustus. Ia mengaku sempat menolak ketika Arif menghubunginya pada 25 dan 26 Agustus 2026.

Namun, menurut pengakuannya, pada 27 Agustus Arif kembali menghubunginya dengan membawa nama seorang petinggi yang tidak ingin ia sebutkan.

Fahd kemudian mengaku bersedia memberikan dana tersebut sebagai pinjaman atau dana talangan untuk kebutuhan Muktamar NU.

“AS itu mintanya Rp100 miliar. Dari 25 Agustus dia telepon saya, saya tolak. 26 (Agustus) saya tolak, dan 27 (Agustus) dia telepon bawa nama petinggi, yang enggak etis saya sebutkan namanya. Akhirnya, saya meminjamkan uang tersebut. Itu benar-benar meminjamkan dalam arti dana talangan Muktamar NU,” kata Fahd seusai menjalani pemeriksaan pada Selasa (10/11/2026).

Pernyataan tersebut menjadi bagian dari keterangan Fahd terkait dugaan aliran uang dalam perkara yang tengah ditangani KPK.

Sejumlah Pengurus Cabang NU Kembalikan Uang ke KPK

Kasus ini turut menjadi perhatian setelah sejumlah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) mengembalikan uang kepada KPK. Pengembalian tersebut diduga berkaitan dengan praktik politik uang dan aliran dana korupsi dalam penyelenggaraan Muktamar ke-35 NU di Jombang.

Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Saifullah Yusuf, sebelumnya menyatakan dukungan terhadap langkah KPK dalam mengusut dugaan aliran dana tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelang Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta, Rabu (21/10/2026).

“Saya ingin menegaskan bahwa kita mendukung penegakan hukum oleh KPK, kita mendukung KPK mengusut tuntas, ya, sebagaimana yang diisukan dan dilaporkan,” ujar Gus Ipul.

Ia mengatakan, PBNU terus mencermati laporan dari sejumlah ketua cabang serta pihak-pihak yang telah mengembalikan uang kepada KPK terkait persoalan Muktamar ke-35 NU.

Namun, Gus Ipul juga mengingatkan bahwa setiap laporan harus dapat dipertanggungjawabkan. Apabila laporan yang disampaikan tidak terbukti, PBNU membuka kemungkinan membawa pihak pelapor ke jalur hukum.

“Jika nanti tidak terbukti, ya, apa yang dilaporkan itu, kami akan menyeret pengurus cabang Nahdlatul Ulama yang melaporkan ke KPK itu, akan menyeret ke pengadilan,” ujarnya.

KPK Tetapkan Delapan Tersangka Kasus HGB Summarecon

Perkara yang menjerat Fahd bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada 14 September 2026.

Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sehari setelah operasi, KPK mengumumkan penetapan delapan orang sebagai tersangka dugaan suap. Mereka berasal dari unsur pejabat Kementerian ATR/BPN, pihak perusahaan, politisi, serta pihak swasta.

Delapan tersangka tersebut meliputi:

  1. Lampri, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN.
  2. Sontang Coin Manurung, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.
  3. Adrianto Pitoyo Adhi, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk.
  4. Rizal Pahlevi, yang diduga menjadi perantara pihak Summarecon.
  5. Arif Sugiyanto, mantan Bupati Kebumen.
  6. Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, Ketua DPP Partai Golkar.
  7. Erwin, pihak swasta.
  8. Muhammad Fakhry, pihak swasta.

Penanganan perkara tersebut kini menjadi perhatian publik karena tidak hanya menyangkut dugaan suap dalam pengurusan HGB, tetapi juga munculnya pengakuan mengenai aliran dana yang dikaitkan dengan penyelenggaraan Muktamar NU.

KPK diharapkan dapat mengungkap secara terang asal-usul, tujuan, serta pihak-pihak yang terkait dengan aliran uang tersebut. Sementara itu, klaim Fahd mengenai dana Rp70 miliar dan keterangannya tentang dana talangan Rp100 miliar tetap harus diuji melalui proses penyidikan dan pembuktian di pengadilan. Dengan demikian, penegakan hukum dapat berjalan berdasarkan bukti dan fakta, sekaligus menjamin asas praduga tidak bersalah bagi seluruh pihak yang terlibat.

Pos terkait