Faktaindonesianews.com, Jakarta – Penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal dan akses ilegal terhadap informasi elektronik yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah perwira tinggi Polri terus menjadi perhatian publik. Sejumlah perkembangan baru muncul, mulai dari bantahan keterlibatan dua mantan Kapolri, pendalaman dugaan makar, hingga permohonan perlindungan saksi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Kasus yang diduga menyasar Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya tersebut juga mendapat perhatian setelah Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia membantah isu keterlibatannya. Di tengah perkembangan penyidikan, Presiden Prabowo turut menerima kunjungan sepuluh mantan Kapolri di kediamannya di Hambalang, Bogor, Minggu (8/11/2026).
Bareskrim Bantah Tito Karnavian dan Idham Azis Jadi Tersangka
Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Komjen Pol Asep Safrudin, membantah kabar yang beredar di media sosial mengenai penetapan dua mantan Kapolri, Tito Karnavian dan Idham Azis, sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal.
Asep menegaskan informasi tersebut tidak benar. Bantahan itu disampaikan melalui pesan tertulis saat dikonfirmasi pada Minggu (8/11/2026).
“Infonya tidak benar,” ujar Asep.
Dengan demikian, hingga informasi tersebut disampaikan, Bareskrim baru mengumumkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal dan akses ilegal terhadap informasi elektronik.
Bareskrim Dalami Dugaan Makar
Selain mengusut dugaan penyadapan dan akses ilegal, penyidik Bareskrim juga mulai mendalami kemungkinan adanya dugaan tindak pidana makar dalam perkara tersebut.
Asep mengatakan tim penyidik masih menelusuri informasi dan dugaan yang berkembang di tengah masyarakat. Pendalaman ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat unsur tindak pidana lain di luar pasal-pasal yang saat ini dikenakan kepada para tersangka.
“Tim terus bekerja untuk mendalami dan menelusuri terkait dugaan makar tersebut,” kata Asep.
Sebelumnya, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra juga menyinggung kemungkinan arah dugaan makar dalam kasus tersebut. Ia menyampaikan pandangannya saat berada di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
“Saya pikir itu adalah suatu tindakan yang ilegal, dan mengarah ke tindakan yang makar. Itu saja,” ujar Herindra.
Meski demikian, dugaan makar tersebut masih dalam tahap pendalaman oleh penyidik dan belum menjadi kesimpulan hukum.
Prabowo Terima 10 Mantan Kapolri di Hambalang
Di tengah bergulirnya kasus tersebut, Presiden Prabowo menerima kunjungan sepuluh mantan Kapolri di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026).
Sepuluh mantan Kapolri yang hadir yakni Roesmanhadi, Roesdihardjo, Surojo Bimantoro, Da’i Bachtiar, Sutanto, Bambang Hendarso Danuri, Timur Pradopo, Sutarman, Badrodin Haiti, dan Tito Karnavian.
Pertemuan tersebut juga dihadiri Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Berdasarkan keterangan resmi Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, pertemuan berlangsung sebagai ajang silaturahmi sekaligus pertukaran pandangan mengenai berbagai isu terkini.
Dalam daftar tersebut, Tito Karnavian turut hadir. Sementara itu, mantan Kapolri Idham Azis tidak tercantum sebagai peserta pertemuan.
Istana menyampaikan bahwa pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi Presiden untuk bertukar pandangan dengan para tokoh yang pernah memimpin institusi Polri pada berbagai periode.
LPSK Telaah Permohonan Perlindungan Enam Saksi
Perkembangan lainnya datang dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Lembaga tersebut menerima permohonan dari Polri untuk memberikan perlindungan kepada enam orang saksi dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah pihak lainnya.
Wakil Ketua LPSK, Susilaningtyas, membenarkan adanya permohonan tersebut. Namun, ia belum bersedia mengungkap identitas keenam saksi yang dimintakan perlindungan.
“Kami masih melakukan penelaahan,” kata Susilaningtyas pada Minggu (8/11/2026).
Hingga saat itu, LPSK belum mengambil keputusan terkait pemberian perlindungan. Permohonan masih harus melalui proses penelaahan untuk menentukan langkah selanjutnya.
Pengajuan perlindungan saksi tersebut menjadi bagian penting dalam proses penegakan hukum, terutama untuk memastikan para saksi dapat memberikan keterangan tanpa tekanan atau ancaman.
Bahlil Bantah Terlibat dan Siapkan Somasi
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia turut memberikan tanggapan setelah namanya dikaitkan dengan kasus dugaan penyadapan tersebut.
Bahlil mengaku terkejut karena disebut-sebut terlibat dalam perkara itu. Ia secara tegas membantah informasi yang menyebut dirinya mengikuti rapat bersama sejumlah pihak yang diduga terlibat sebelum penangkapan para tersangka.
Saat menghadiri pelantikan pengurus DPD Partai Golkar Maluku di Ambon, Sabtu (7/11/2026), Bahlil justru mengklaim dirinya juga menjadi korban penyadapan.
“Gimana saya ikut penyadapan presiden, saya saja disadap,” ucap Bahlil.
