Faktaindonesianews.com, Bandung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyatakan siap mendukung kebijakan pemerintah pusat terkait peningkatan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.
Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut masih menunggu kepastian aturan, mekanisme pengangkatan, serta skema pembiayaan dari pemerintah pusat.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, Pemkot Bandung akan mengikuti arah kebijakan nasional dan menyesuaikan pelaksanaannya dengan ketentuan yang berlaku serta kemampuan keuangan daerah.
Hal itu disampaikan Farhan di Balai Kota Bandung, Senin (9/11/2026). Ia menegaskan pemerintah daerah belum dapat mengambil langkah lanjutan sebelum memperoleh kejelasan mengenai mekanisme pembiayaan.
“Kita akan ikut pada arahan kebijakan pemerintah pusat. Namun, kita belum bisa melakukan tindakan lanjutan sebelum ada mekanisme pembiayaan yang jelas,” ujar Farhan.
Sekitar 7.000 PPPK Paruh Waktu di Pemkot Bandung
Farhan menyebutkan, jumlah PPPK paruh waktu yang bekerja di lingkungan Pemkot Bandung mencapai sekitar 7.000 orang.
Jumlah tersebut menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menyiapkan pelaksanaan kebijakan perubahan status kepegawaian. Pemkot Bandung perlu memastikan setiap tahapan berjalan terukur, termasuk memperhitungkan kebutuhan anggaran apabila peningkatan status tersebut diberlakukan.
Menurut Farhan, kepastian mekanisme dari pemerintah pusat sangat diperlukan agar pemerintah daerah tidak mengambil keputusan tanpa dasar aturan dan perhitungan pembiayaan yang jelas.
Karena itu, Pemkot Bandung saat ini terus memantau perkembangan kebijakan tersebut, terutama mengenai skema yang nantinya menjadi pedoman bagi pemerintah daerah.
Anggaran Peningkatan Status Masih Menunggu Skema Pusat
Saat ditanya mengenai kesiapan anggaran untuk meningkatkan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu, Farhan menjelaskan bahwa Pemkot Bandung belum mengalokasikan anggaran khusus untuk kebijakan tersebut.
Menurutnya, besaran dan mekanisme penganggaran sangat bergantung pada ketentuan yang akan ditetapkan pemerintah pusat.
“Kalau ditanya apakah Pemkot Bandung sudah menganggarkan? Belum. Karena bagaimanapun juga itu sangat tergantung kepada skema yang akan diberikan oleh pemerintah pusat,” jelasnya.
Meski demikian, Farhan memastikan Pemkot Bandung telah menyediakan anggaran untuk memenuhi kebutuhan seluruh aparatur sipil negara (ASN), baik Pegawai Negeri Sipil (PNS), PPPK penuh waktu, maupun PPPK paruh waktu.
Ketersediaan anggaran bagi seluruh kategori ASN tersebut tetap menjadi bagian dari perencanaan keuangan daerah. Sementara itu, kebutuhan tambahan akibat perubahan status PPPK paruh waktu masih memerlukan kepastian lebih lanjut.
Pemkot Bandung Siap Ikuti Kebijakan Pemerintah Pusat
Farhan menegaskan, Pemkot Bandung tidak menutup kemungkinan melakukan penyesuaian apabila pemerintah pusat telah menetapkan aturan dan mekanisme peningkatan status PPPK paruh waktu.
Pemerintah daerah akan mempelajari ketentuan tersebut sebelum menentukan langkah pelaksanaan, termasuk menyesuaikan kebutuhan pembiayaan dengan kemampuan APBD.
“Pemerintah pusat apa pun arahannya, kita akan ikuti dan kita sesuaikan,” ungkapnya.
Dengan demikian, para PPPK paruh waktu di lingkungan Pemkot Bandung masih perlu menunggu perkembangan kebijakan nasional. Kepastian mengenai waktu pelaksanaan, persyaratan, serta pembiayaan akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengambil keputusan.
