Bandung, Faktaindonesianews.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Barat menilai Kota Bandung layak menjadi contoh nasional dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sekaligus pemberantasan praktik rentenir.
Penilaian tersebut disampaikan Kepala OJK Jawa Barat Darwisman dalam kegiatan UMKM Hebat Kota Bandung Kuat Bersama Bank bjb di Gedung Serbaguna Balai Kota Bandung, Kamis, 20 Agustus 2026.
Darwisman mengapresiasi konsistensi Pemerintah Kota Bandung di bawah kepemimpinan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dalam memperluas akses pembiayaan, meningkatkan literasi keuangan, serta melindungi masyarakat dari praktik pinjaman informal yang berisiko.
Menurut Darwisman, pendekatan yang dilakukan Bandung menunjukkan bahwa penguatan UMKM tidak cukup hanya dengan memberikan akses modal. Pemerintah juga perlu membangun ekosistem yang melibatkan regulator, perbankan, pelaku usaha, serta masyarakat.
“Role model-nya adalah Pak Farhan. Tahun lalu beliau meraih penghargaan nasional Financial Literacy Award dari OJK melalui program Kampung Bersih Rentenir dan Satgas Anti Rentenir,” ujar Darwisman.
OJK Dorong Masyarakat Tinggalkan Rentenir
Darwisman mengatakan peningkatan literasi dan inklusi keuangan menjadi bagian penting dalam memutus ketergantungan masyarakat terhadap rentenir.
Menurutnya, masyarakat perlu memahami bahwa terdapat berbagai pilihan pembiayaan formal yang lebih aman dan memiliki mekanisme yang jelas.
Ia pun mengingatkan masyarakat agar tidak mengambil pinjaman melalui praktik pembiayaan informal dengan beban bunga tinggi.
“Jangan ke rentenir, jangan ke bank emok. Manfaatkan fasilitas pembiayaan resmi yang lebih murah, lebih aman, dan lebih terukur,” ungkapnya.
OJK menilai akses pembiayaan formal dapat membantu pelaku UMKM mengembangkan usaha tanpa menghadapi beban pinjaman yang berlebihan.
Karena itu, kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga jasa keuangan menjadi penting untuk memperluas akses tersebut.
Pemkot Bandung Gandeng Bank bjb
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan Pemkot Bandung terus mendorong pelaku UMKM untuk beralih dan memanfaatkan pembiayaan formal.
Menurut Farhan, pemerintah tidak hanya bertugas memberikan bantuan, tetapi juga menciptakan ekosistem yang memungkinkan pelaku usaha mendapatkan sumber pembiayaan yang sehat.
“Kita ingin para pengusaha mikro mendapatkan akses ke dunia perbankan. Karena itu kita hadirkan kolaborasi dengan Bank bjb agar mereka memiliki pilihan pembiayaan yang sehat dan legal,” kata Farhan.
Kolaborasi tersebut diharapkan membuka lebih banyak kesempatan bagi pelaku usaha mikro untuk memperoleh modal dengan skema yang lebih terukur.
Akses pembiayaan formal juga dapat membantu UMKM membangun rekam jejak keuangan sehingga mereka memiliki peluang lebih besar meningkatkan skala usaha pada masa mendatang.
UMKM Harus Perhatikan Legalitas Usaha
Selain akses permodalan, Farhan mengingatkan pelaku UMKM agar memperhatikan aspek legalitas usaha.
Legalitas menjadi salah satu modal penting bagi pelaku usaha yang ingin mengembangkan bisnis dan mengakses layanan perbankan.
Farhan menyebut sejumlah dokumen yang perlu diperhatikan pelaku UMKM, antara lain Nomor Induk Berusaha (NIB), NPWP, sertifikat halal, serta izin BPOM sesuai dengan jenis produk dan kegiatan usaha.
Legalitas yang lengkap dapat meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus membuka peluang lebih luas bagi pelaku usaha untuk menjalin kerja sama dengan berbagai pihak.
Ekosistem UMKM Jadi Kunci
Penguatan UMKM di Kota Bandung kini diarahkan tidak hanya pada aspek pembiayaan. Pemerintah juga perlu memastikan pelaku usaha memiliki kemampuan mengelola modal, memahami risiko, memenuhi aspek legalitas, dan meningkatkan kapasitas bisnis.
Pendekatan tersebut membuat pemberdayaan UMKM berjalan secara lebih menyeluruh. Perbankan menyediakan pembiayaan, regulator memperkuat literasi dan perlindungan konsumen, sedangkan pemerintah daerah membangun ekosistem serta membuka akses bagi pelaku usaha.
Dengan model tersebut, UMKM diharapkan tidak hanya mendapatkan modal, tetapi mampu tumbuh secara sehat dan berkelanjutan.
