Bandung, Faktaindonesianews.com – Pemerintah Kota Bandung memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui kolaborasi dengan Bank bjb. Skema pembiayaan tersebut memungkinkan pelaku usaha mengakses kredit mulai dari Rp5 juta hingga Rp1,5 miliar, sesuai skala dan kelayakan usaha.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan akses permodalan menjadi salah satu kebutuhan penting agar UMKM mampu mengembangkan usaha dan meningkatkan skala bisnis.
“Pemberian modal kredit oleh bjb merupakan salah satu upaya agar para pengusaha mikro mendapatkan akses ke dunia perbankan,” ujar Farhan dalam kegiatan UMKM Hebat Kota Bandung Kuat Bersama Bank bjb di Gedung Serbaguna Balai Kota Bandung, Kamis, 20 Agustus 2026.
Menurut Farhan, pembiayaan tersebut harus berjalan beriringan dengan pembangunan ekosistem UMKM yang melibatkan pelaku usaha, perbankan, konsumen, hingga pemerintah.
UMKM Bandung Didorong Tumbuh dari Pasar Lokal
Farhan mengatakan penguatan UMKM tidak harus selalu dimulai dengan membidik pasar di luar daerah. Pelaku usaha dapat terlebih dahulu membangun pasar dari lingkungan sekitar.
“Paling penting, barang jualan UMKM itu pajang dulu di lingkungan. Apakah mereka membeli barang yang bapak ibu jual atau tidak? Itu penting sekali karena itu namanya membangun pasar,” katanya.
Menurutnya, kemampuan menciptakan pasar lokal dapat menjadi fondasi sebelum UMKM memperluas jangkauan penjualan ke pasar yang lebih besar.
Farhan mencontohkan perkembangan sejumlah produk kuliner khas Bandung seperti cilok, cireng, dan seblak. Produk yang sebelumnya identik dengan jajanan sederhana tersebut kini mampu masuk ke segmen restoran.
“Cilok dan cireng sudah masuk ke restoran. Artinya, dalam 10 tahun terakhir para pengusaha kuliner berhasil mengangkat citra cilok, cireng, dan seblak menjadi kelas kuliner,” ujarnya.
12 Ribu UMKM Bandung Terdaftar
Farhan menyebut sekitar 12.000 UMKM telah terdaftar di Kota Bandung. Ia mengatakan pertumbuhan omzet UMKM mencapai sekitar 25 persen, sedangkan pertumbuhan aset rata-rata berada di angka 10,9 persen.
Menurutnya, penguatan UMKM semakin penting karena tingkat pengangguran terbuka di Kota Bandung masih berada di kisaran 7 persen.
Karena itu, Pemkot Bandung berharap pertumbuhan UMKM mampu menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan.
“Yang dibutuhkan sekarang adalah kekuatan UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah yang harus tumbuh besar dan menyerap tenaga kerja sebesar-besarnya,” kata Farhan.
Bank bjb Salurkan KUR Rp405 Miliar
Direktur Utama Bank bjb Ayi Subarna mengatakan penguatan UMKM menjadi bagian penting dari peran bank sebagai mitra pembangunan daerah.
Ia menyebut hingga Juni 2026, Bank bjb secara konsolidasi mengelola aset sekitar Rp228 triliun, dengan total kredit dan pembiayaan mencapai Rp140,4 triliun.
“Hingga Juni 2026, Bank bjb secara konsolidasi mengelola aset sekitar Rp228 triliun dengan total kredit dan pembiayaan mencapai Rp140,4 triliun. Pertumbuhan bank harus sejalan dengan pertumbuhan masyarakat dan dunia usaha,” ujar Ayi.
Sementara itu, hingga 31 Juli 2026, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank bjb mencapai sekitar Rp405 miliar. Outstanding pembiayaan UMKM tercatat sekitar Rp3,37 triliun.
Ayi menegaskan keberhasilan pembiayaan tidak cukup diukur dari besarnya kredit yang tersalurkan.
“Keberhasilan pembiayaan bukan hanya tentang seberapa besar kredit yang disalurkan, tetapi sejauh mana pembiayaan tersebut mampu membuat usaha tumbuh, naik kelas, dan semakin mandiri,” katanya.
Ia menilai UMKM membutuhkan kolaborasi agar mampu berkembang secara berkelanjutan.
“UMKM tidak bisa tumbuh sendirian. Pemerintah, regulator, perbankan, dan para pelaku UMKM harus berjalan bersama,” ujarnya.
OJK: UMKM Tak Cukup Hanya Diberi Modal
Kepala OJK Jawa Barat Darwisman mengatakan persoalan UMKM tidak hanya berkaitan dengan akses pembiayaan.
Menurutnya, pelaku usaha juga perlu memiliki kemampuan memenuhi persyaratan perbankan, mengelola usaha, mengakses pasar, serta membangun jaringan bisnis.
“Permasalahan UMKM bukan hanya masalah akses to finance. Ada bankability, capacity, market access, serta ekosistem yang juga harus diperkuat,” ujar Darwisman.
Ia mengingatkan pemberian kredit tanpa pendampingan dan akses pasar justru dapat meningkatkan risiko bagi pelaku usaha. Karena itu, UMKM perlu mendapatkan edukasi, pendampingan, peningkatan kualitas produk, serta akses pasar.
Darwisman juga mendorong UMKM Kota Bandung memanfaatkan ekosistem digital untuk memperluas pemasaran.
“UMKM harus go modern dan go digital. Produk Bapak Ibu bukan hanya dibeli masyarakat Jawa Barat, tetapi bisa diakses seluruh Indonesia bahkan dunia,” katanya.
OJK Ingatkan UMKM Hindari Rentenir
Selain mendorong digitalisasi, Darwisman mengingatkan pelaku UMKM agar tidak bergantung pada rentenir maupun pinjaman informal dengan beban bunga tinggi.
Ia mendorong masyarakat memanfaatkan lembaga keuangan formal yang memiliki mekanisme pembiayaan lebih jelas dan aman.
“Jangan ke rentenir, jangan ke bank emok. Dengan bjb, apalagi KUR, bunganya jauh lebih murah,” ujarnya.
Darwisman juga mengapresiasi langkah Pemkot Bandung dalam memperkuat pemberdayaan UMKM sekaligus menangani praktik rentenir melalui pendekatan ekosistem.
Menurutnya, kolaborasi pemerintah, perbankan, regulator, dan pelaku usaha dapat menjadi fondasi penting untuk menciptakan UMKM yang lebih kuat dan mandiri.
