Jakarta, Faktaindonesianews.com – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi merespons desakan anggota Komisi V DPR RI agar Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Muhammad Masyhud mundur menyusul rentetan kecelakaan kapal dalam beberapa waktu terakhir.
Dudy tidak memberikan jawaban secara langsung mengenai desakan tersebut. Ia mengatakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan terus melakukan evaluasi terhadap seluruh jajaran, termasuk menilai kinerja setiap pejabat.
“Nah, evaluasi itu tentunya banyak item yang kita pertimbangkan dan performance tentunya dari setiap individu akan menjadi perhatian kami,” kata Dudy usai rapat di kompleks parlemen, Rabu (19/8/2026).
Ia menegaskan evaluasi berlaku terhadap setiap individu yang menjalankan tugas di lingkungan Kemenhub.
“Jadi, pasti setiap individu yang bekerja itu akan kita evaluasi,” imbuhnya.
Kemenhub Audit Empat Perusahaan Kapal
Selain melakukan evaluasi terhadap jajaran, Kemenhub dalam waktu dekat akan melakukan audit terhadap empat perusahaan kapal yang mengalami insiden dalam beberapa waktu terakhir.
Salah satu perusahaan yang masuk dalam pemeriksaan berkaitan dengan insiden KMP Mutiara Sentosa 2 di Madura, Jawa Timur.
Dudy mengatakan audit bertujuan memastikan perusahaan operator kapal telah menjalankan seluruh ketentuan terkait keselamatan pelayaran.
“Dari situ kemudian kita akan temukan, apakah ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya ringan ataupun yang berat,” katanya.
Audit tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan sekaligus memastikan kepatuhan operator terhadap standar keselamatan.
DPR Desak Dirjen Hubla Mundur
Desakan terhadap Dirjen Hubla Muhammad Masyhud muncul dalam rapat Komisi V DPR RI.
Anggota Komisi V DPR RI Yasti Soepredjo Mokoagow meminta Masyhud bertanggung jawab atas rentetan kecelakaan kapal yang terjadi sepanjang 2026.
Ia bahkan meminta Masyhud mempertimbangkan untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
“Pak Dirjen saya mohon maaf, seharusnya Bapak yang bertanggung jawab penuh. Bapak harus ada budaya malu sebagai Dirjen Pak. Sudah 600 kejadian dalam kurun Januari sampai Agustus,” kata politikus PDIP tersebut.
Yasti menyoroti sejumlah kecelakaan kapal, termasuk insiden KMP Mutiara Sentosa 2 di Madura.
Ia juga menduga terdapat persoalan dalam hubungan antara operator kapal dan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pengawasan keselamatan pelayaran.
601 Kecelakaan Kapal hingga Agustus 2026
Yasti merujuk data Basarnas yang mencatat 601 kecelakaan kapal sepanjang 2026 hingga 15 Agustus.
Dari ratusan kejadian tersebut, tercatat 3.607 orang menjadi korban. Sebanyak 239 orang meninggal dunia, sementara 203 orang lainnya dilaporkan hilang.
Data tersebut menjadi perhatian DPR karena tingginya jumlah kecelakaan dan korban menunjukkan masih adanya persoalan yang perlu segera dievaluasi dalam sistem keselamatan transportasi laut.
Pemerintah melalui Kemenhub kini menyiapkan evaluasi terhadap jajaran sekaligus audit terhadap sejumlah perusahaan kapal.
Langkah tersebut diharapkan tidak berhenti pada pencarian kesalahan, tetapi juga dapat mengungkap persoalan dalam pengawasan, kepatuhan operator, serta penerapan standar keselamatan pelayaran.
