Bandung, Faktaindonesianews.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat memasuki usia ke-81 dengan tekad melakukan perubahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan, mulai dari evaluasi anggaran, pemerataan pembangunan, peningkatan layanan dasar, hingga perampingan organisasi perangkat daerah (OPD) dan badan usaha milik daerah (BUMD).
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan komitmen tersebut dalam puncak peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Barat di Pasanggrahan Pancarasa atau halaman Gedung Sate Bandung, Rabu malam, 19 Agustus 2026.
Rangkaian acara diawali rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa Karya Guna, dilanjutkan pembacaan sejarah Provinsi Jawa Barat dan pidato Gubernur Dedi Mulyadi. Malam puncak kemudian ditutup dengan penampilan penyanyi Rizky Febian.
Dedi: Jabar Punya Potensi Besar
Dalam pidatonya, Dedi mengatakan usia 81 tahun seharusnya membuat Jawa Barat telah mencapai tingkat kemajuan yang jauh lebih tinggi.
Menurutnya, Jawa Barat memiliki berbagai sumber daya strategis, mulai dari energi, pertanian, kelautan, geotermal, pembangkit listrik tenaga air, tenaga surya, hingga sektor industri dan manufaktur.
“Karena kita memiliki seluruh potensi baik potensi energi, potensi pertanian, potensi kelautan, potensi geotermal, potensi pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga surya, sampai dengan potensi industri dan industri manufaktur yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat,” ujar Dedi.
Namun, potensi tersebut belum memberikan manfaat yang merata. Dedi menyoroti masih adanya disparitas pembangunan antarkabupaten dan kota di Jawa Barat.
Karena itu, ia menilai diperlukan orkestrasi pembangunan yang lebih terarah dengan penggunaan anggaran yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Evaluasi anggaran merupakan kunci dari orkestrasi pembangunan. Anggaran yang bersifat administratif sekarang sudah berubah menjadi bersifatnya teknis dengan memenuhi kebutuhan dasar dulu,” katanya.
Pendidikan Jadi Prioritas
Dedi mengatakan pemerintah akan memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas pendidikan sebagai salah satu kebutuhan dasar masyarakat.
Ia menyoroti rata-rata lama sekolah serta partisipasi masyarakat dalam pendidikan dasar sembilan tahun yang masih perlu diperbaiki.
Program yang disiapkan antara lain pembangunan ruang kelas baru, pemberian beasiswa, serta penguatan pendidikan nonformal melalui program Paket A, B, dan C.
Menurutnya, pembangunan pendidikan tidak boleh hanya berfokus pada jenjang SD, SMP, dan SMA, tetapi juga harus memastikan masyarakat yang belum memperoleh pendidikan formal tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan.
Disparitas Ekonomi Antardaerah Jadi Perhatian
Selain pendidikan, Dedi menyoroti kesenjangan ekonomi antara daerah perkotaan dan kabupaten di Jawa Barat.
Ia mencontohkan perbedaan tingkat pendapatan antara wilayah seperti Bekasi dengan Majalengka, Kuningan, dan Indramayu.
Menurutnya, angka pendapatan masyarakat tidak selalu menggambarkan tingkat kesejahteraan secara utuh karena karakter ekonomi setiap daerah berbeda.
“Orang perkotaan bayar kontrak, beli beras, beli makan jadi pendapatan besar, kalau di Kuningan atau Majalengka beras tidak beli karena panen sendiri, sayuran tidak beli air tidak beli sehingga tingkat pendapatan rendah tidak menjadi tolak ukur,” ujarnya.
Karena itu, Dedi menegaskan investasi yang masuk ke Jawa Barat harus memberikan dampak terhadap penciptaan lapangan kerja.
Ia ingin tingginya investasi tidak hanya tercermin dalam nilai modal yang masuk, tetapi juga meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah.
Layanan Kesehatan Harus Merata
Dedi juga menempatkan peningkatan kualitas kesehatan sebagai bagian dari prioritas pelayanan dasar.
Ia menegaskan masyarakat harus mendapatkan layanan kesehatan yang setara, mulai dari fasilitas rujukan pertama di desa hingga fasilitas rujukan tingkat kedua dan ketiga.
Menurutnya, tidak boleh terjadi perbedaan kualitas pelayanan kesehatan hanya karena masyarakat tinggal di wilayah yang berbeda.
Pemprov Jabar Pangkas OPD dan Jabatan
Untuk memperkuat efisiensi anggaran, Dedi juga mengungkapkan rencana perampingan kelembagaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Jumlah pegawai dan jabatan, menurutnya, harus disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat.
Ia mengatakan sejumlah organisasi perangkat daerah dapat digabungkan untuk mengurangi beban fiskal pemerintah.
“Ada yang tetap, ada yang dua berubah menjadi satu, bisa jadi ada yang tiga berubah menjadi satu. Ini adalah jawaban terhadap prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang efisien,” jelasnya.
Dedi menilai jumlah jabatan yang terlalu banyak dapat memengaruhi kekuatan fiskal pemerintah daerah. Karena itu, efisiensi organisasi harus diikuti dengan realokasi anggaran ke sektor yang lebih dibutuhkan masyarakat.
BUMD Akan Diperkuat melalui Holding Sanggabuana
Efisiensi juga akan diterapkan pada badan usaha milik daerah. Dedi mengatakan pemerintah akan mengurangi struktur direksi dan komisaris yang terlalu banyak.
BUMD diharapkan mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing daerah, sekaligus mengoptimalkan aset pemerintah.
Sejumlah BUMD nantinya akan digabungkan dalam satu holding BUMD Sanggabuana. Pengelolaannya akan diarahkan kepada tenaga profesional melalui mekanisme seleksi terbuka.
Langkah tersebut diharapkan membuat BUMD lebih efisien, profesional, dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan Jawa Barat.
