Faktaindonesianews.com, Bandung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, khususnya minyak goreng MinyaKita, sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah. Selain melakukan pengawasan harga di pasaran, pemerintah juga memastikan bantuan pangan dari pemerintah pusat dapat tersalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.
Wali Kota Muhammad Farhan mengatakan, pengawasan terhadap harga MinyaKita menjadi langkah penting untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok.
Menurut Farhan, distribusi MinyaKita tidak sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah. Ia menjelaskan bahwa hanya sekitar 30 persen distribusi yang dikelola oleh Bulog, sedangkan sisanya mengikuti mekanisme pasar.
“Karena itu, Pemerintah Kota Bandung akan terus melakukan pemantauan agar harga MinyaKita tetap sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah,” ujar Farhan di Balai Kota Bandung, Senin (22/6/2026).
Ia menambahkan, pengawasan akan dilakukan secara berkala di berbagai pasar tradisional maupun jaringan distribusi lainnya. Langkah tersebut bertujuan mencegah terjadinya lonjakan harga yang dapat membebani masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
Selain fokus pada stabilitas harga, Pemkot Bandung juga memastikan program bantuan pangan dari pemerintah pusat berjalan dengan baik. Bantuan tersebut merupakan program dari Badan Pangan Nasional yang ditujukan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan pokok sehari-hari.
Farhan mengungkapkan, sekitar 60 ribu kepala keluarga di Bandung diperkirakan akan menerima bantuan pangan tersebut. Bantuan yang diberikan meliputi minyak goreng MinyaKita dan beras SPHP yang diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat.
“Pemerintah Kota Bandung dalam rangka pengendalian inflasi akan memastikan harga mengikuti HET serta memastikan bantuan pangan dari Badan Pangan Nasional sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” katanya.
Pemkot Bandung berharap pengawasan harga yang konsisten dan penyaluran bantuan pangan yang tepat sasaran dapat menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat.
Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang berpotensi memengaruhi harga kebutuhan pokok. Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, masyarakat diharapkan tetap dapat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga yang terjangkau dan pasokan yang mencukupi.
