Bandung, Faktaindonesianews.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung siap berkolaborasi dengan berbagai lembaga pendidikan guna memperluas penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Langkah ini diharapkan mempermudah masyarakat mengakses layanan publik, mulai dari perizinan, layanan kesehatan, hingga administrasi kependudukan, tanpa harus membawa dokumen fisik seperti KTP.
IKD dinilai mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi, baik bagi masyarakat maupun instansi pemerintah. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui kerja sama dengan Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), yang akan memulai aktivasi IKD di lingkungan kampus.
Direktur Direktorat Organisasi dan Sumber Daya Insani Unpar, Rachmani Puspitadewi, menjelaskan aktivasi IKD akan dilakukan bertahap, dimulai dari pegawai, lalu dilanjutkan kepada mahasiswa.
“Meskipun belum diwajibkan, sebaiknya mulai membuat IKD karena prosesnya mudah. Banyak pegawai Unpar yang sudah memiliki IKD. Ini memudahkan berbagai urusan administrasi,” ujar Rachmani di Balai Kota Bandung, Senin (10/8/2025).
Ia berharap kolaborasi dengan Pemkot Bandung dapat terus berjalan, sehingga program ini menjangkau lebih banyak kalangan akademisi.
Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, menyambut positif langkah tersebut dan menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor.
“Apapun urusannya, kami kedepankan kolaborasi. Kami akan melibatkan seluruh unsur di lapangan, termasuk OPD, agar ada rasa tanggung jawab bersama dari semua elemen di Kota Bandung,” tegasnya.
Saat ini, sekitar 17 persen atau 103.000 penduduk Bandung telah mengaktivasi IKD. Pemkot berharap, melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi, angka tersebut dapat meningkat signifikan.
Aktivasi di kawasan pendidikan diharapkan menjadi motor penggerak penerapan layanan publik digital yang optimal, efisien, dan bermanfaat luas bagi warga.
