Faktaindonesianews.com – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membuka peluang penyelesaian secara kekeluargaan terkait kasus dugaan penghasutan dan ujaran kebencian yang menyeret nama Grace Natalie. Ketua Harian DPP PSI, Ahmad Ali, menyatakan kesiapannya untuk menjadi perantara komunikasi dengan mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK).
Langkah ini diambil menyusul laporan yang dilayangkan oleh sejumlah pendukung JK terhadap Grace Natalie, bersama Ade Armando dan Permadi Arya. Laporan tersebut berkaitan dengan pernyataan mereka di media sosial yang menyinggung ceramah JK di UGM.
“Saya sedang berupaya menjadi jembatan komunikasi dengan Pak JK,” ujar Ahmad Ali, Kamis (7/5/2026).
Menurut Ali, komunikasi awal sudah terjalin dengan pihak yang dekat dengan JK. Kedua belah pihak, kata dia, memiliki keinginan yang sama agar persoalan ini tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan.
“Kita sama-sama ingin masalah ini tidak melebar dan bisa diselesaikan secara kekeluargaan,” tambahnya.
Ali juga mengungkapkan kedekatannya secara personal dengan JK, tidak hanya dalam konteks politik, tetapi juga melalui organisasi Dewan Masjid Indonesia (DMI). Ia saat ini menjabat sebagai Ketua DMI Sulawesi Tengah, sementara JK merupakan Ketua Umum.
“Kami punya hubungan yang dekat, saya menganggap beliau seperti kakak dan orang tua,” jelasnya.
Meski demikian, Ali menegaskan bahwa kedekatan tersebut tidak akan membuatnya meninggalkan Grace Natalie. Ia menyebut Grace sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah berdirinya PSI.
“Partai ini tidak akan pernah terlepas dari Mbak Grace. Kami tetap akan mendukung secara personal,” tegasnya.
Namun, di sisi lain, PSI memastikan tidak akan memberikan bantuan hukum secara kelembagaan kepada Grace Natalie. Ali menilai kasus yang menjerat Grace merupakan tanggung jawab pribadi, bukan bagian dari aktivitas resmi partai.
Sementara itu, dinamika internal juga berkembang setelah Ade Armando memilih mundur dari PSI. Ia menilai kasus yang menimpanya sudah terlalu jauh menyeret nama partai.
Situasi ini menunjukkan bahwa PSI berupaya mengambil jalan tengah: menjaga solidaritas internal, namun tetap menghormati proses hukum yang berjalan.
