Faktaindonesianews.com, Bandung – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung terus memperkuat upaya penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) melalui optimalisasi data yang akurat, terintegrasi, dan berbasis fakta. Untuk mewujudkan hal tersebut, Satpol PP menggandeng seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), unsur kewilayahan, Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, dan Polri dalam membangun sinergi penegakan hukum daerah yang lebih efektif.
Komitmen tersebut disampaikan Kepala Satpol PP Kota Bandung, Bambang Sukardi, saat membuka kegiatan Rapat Optimalisasi dan Sinkronisasi Penegakan Perda dan Perkada serta Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas), Kamis, 4 Juni 2026.
Menurut Bambang, keberhasilan penegakan Perda sangat bergantung pada ketersediaan data yang akurat dari setiap perangkat daerah sesuai kewenangannya masing-masing. Data tersebut menjadi dasar dalam menyusun pemetaan persoalan, menentukan prioritas penanganan, hingga merumuskan langkah penertiban yang tepat sasaran.
“Optimalisasi data ini sangat penting karena setiap tindakan penegakan memerlukan pemetaan yang jelas dan berbasis fakta. Karena itu kami membutuhkan dukungan seluruh perangkat daerah untuk menyampaikan data yang akurat sesuai kewenangannya,” ujar Bambang.
Data Akurat Jadi Fondasi Penegakan Perda
Bambang menjelaskan, berbagai persoalan yang kerap menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah daerah membutuhkan dukungan data sektoral yang lengkap. Mulai dari persoalan reklame, perizinan usaha, pajak daerah, penerangan jalan umum, hingga berbagai isu kewilayahan lainnya harus ditangani berdasarkan informasi yang valid dan terukur.
Menurutnya, tanpa data yang kuat, proses pengambilan keputusan maupun pelaksanaan penegakan aturan akan sulit berjalan secara optimal. Oleh karena itu, sinkronisasi antarinstansi menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.
Selain membantu proses penertiban di lapangan, data yang terintegrasi juga berperan penting dalam menjawab berbagai kebutuhan informasi yang sering muncul dalam pembahasan bersama DPRD maupun pemangku kepentingan lainnya.
“Tanpa data yang akurat, kami tidak akan mampu menyusun pemetaan yang baik maupun menyampaikan kebutuhan dan kondisi lapangan secara komprehensif kepada pimpinan dan DPRD,” katanya.
Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor
Kegiatan tersebut juga menjadi sarana memperkuat kolaborasi antara Satpol PP dengan perangkat daerah, aparat kewilayahan, serta unsur keamanan dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Bandung.
Bambang menegaskan bahwa menciptakan kota yang aman, tertib, dan nyaman bukan hanya menjadi tugas Satpol PP semata. Keberhasilan penyelenggaraan Trantibumlinmas membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintah serta dukungan aktif dari masyarakat.
Kolaborasi yang kuat diyakini mampu meningkatkan efektivitas penegakan aturan sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat.
Penertiban Humanis dan Profesional
Dalam kesempatan tersebut, Bambang juga menyoroti pentingnya penataan kota yang dilakukan secara konsisten sesuai regulasi yang berlaku. Ia menegaskan setiap langkah penegakan hukum harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan tetap mengedepankan pendekatan humanis.
Menurutnya, tujuan utama penertiban bukan sekadar menegakkan aturan, tetapi juga memastikan ruang publik dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya demi kepentingan masyarakat luas.
“Penataan kota harus dilakukan dengan tegas tetapi tetap mengedepankan pendekatan yang humanis. Tujuannya bukan sekadar menertibkan, tetapi juga memastikan ruang publik dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya untuk kepentingan masyarakat luas,” ujarnya.
Dorong Kepatuhan dan Tingkatkan Pendapatan Daerah
Sementara itu, Ketua Pelaksana Kegiatan, Fachruly, menjelaskan bahwa rapat tersebut bertujuan menyelaraskan data objek penegakan hukum daerah antara perangkat daerah teknis dan jajaran kewilayahan di seluruh Kota Bandung.
Selain memperkuat sinkronisasi data, kegiatan ini juga diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dan badan usaha terhadap Perda, mengoptimalkan potensi pendapatan daerah melalui akurasi data perizinan dan wajib pajak, serta meningkatkan efektivitas operasional Satpol PP dalam menjalankan tugas Trantibumlinmas.
Sebanyak 100 peserta yang berasal dari unsur perangkat daerah, kewilayahan, dan jajaran Satpol PP Kota Bandung mengikuti kegiatan tersebut. Hadir pula sebagai narasumber Agen Intelijen Ahli Madya BIN Daerah Jawa Barat Koordinator Wilayah Bandung Raya, Sigit Mahendra, serta Kasat Binmas Polrestabes Bandung AKBP Kusno Diyantara.
Melalui forum ini, Satpol PP Kota Bandung berharap tercipta kesamaan persepsi dan integrasi data antarperangkat daerah sehingga penegakan Perda dan Perkada dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta mampu mendukung terwujudnya Kota Bandung yang aman, tertib, nyaman, dan semakin kondusif bagi seluruh masyarakat.
