BANDUNG, Faktaindonesianews.com – Universitas Padjadjaran (Unpad) kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat provinsi. Kampus kebanggaan Jawa Barat ini berhasil meraih Juara 3 kategori Perguruan Tinggi Terbaik dalam ajang Pertemuan dan Pemberian Penghargaan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.
Acara penghargaan ini digelar oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat di Aula Timur Gedung Sate Bandung, Senin (29/9/2025). Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, SE, dan diterima oleh Rektor Unpad, Prof. Arief S. Kartasasmita.
Dalam kategori yang sama, Institut Teknologi Bandung (ITB) meraih juara pertama, disusul Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung di posisi kedua.
Rektor Unpad, Prof. Arief S. Kartasasmita, menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya atas penghargaan tersebut.
“Ini adalah salah satu bukti komitmen Unpad dalam melaksanakan good governance, dengan memberikan kemudahan akses terhadap dokumen dan informasi hukum yang tersedia di institusi kami,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, dalam sambutannya menekankan pentingnya peran JDIH sebagai sumber informasi hukum yang mudah diakses, akurat, dan terpercaya.
“Kami memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya sebagai simbol dedikasi luar biasa. Ini adalah wujud terima kasih atas komitmen menjaga dan memajukan JDIH melalui berbagai inovasi. Semoga penghargaan ini dapat memotivasi untuk terus meningkatkan inovasi, kreativitas, dan kontribusi,” tutur Erwan.
Dari laporan Kepala Biro Hukum dan Setda Provinsi Jawa Barat, Yogi Gautama Jaelani, S.H., M.T., disebutkan bahwa penilaian dilakukan terhadap 59 anggota JDIH di Provinsi Jawa Barat, yang terdiri dari JDIH Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Sekretariat DPRD, dan Perguruan Tinggi.
Prestasi ini menjadi bukti bahwa Unpad terus berkomitmen memperkuat tata kelola hukum dan transparansi informasi publik. Melalui keaktifan dalam JDIH, Unpad tidak hanya mendukung keterbukaan informasi hukum, tetapi juga ikut berkontribusi dalam menciptakan sistem pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berintegritas.
