Jakarta, Faktaindonesianews.com – Wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD semakin menguat dan berpeluang direalisasikan. Peta politik di parlemen menunjukkan dukungan mayoritas fraksi, terutama setelah Partai Demokrat secara tegas menyatakan berada satu barisan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi sistem pemilihan kepala daerah.
Saat ini, setidaknya enam fraksi DPR menyatakan dukungan penuh terhadap usulan pilkada lewat DPRD. Keenam fraksi tersebut adalah Gerindra, Golkar, PKB, NasDem, PAN, dan Demokrat. Dukungan ini membuat dinamika politik berubah signifikan, mengingat sebelumnya Demokrat termasuk partai yang menolak keras mekanisme pemilihan tidak langsung.
Di sisi lain, PKS mengambil posisi tengah dengan mengusulkan skema asimetri pilkada. PKS mendorong pilkada lewat DPRD hanya diberlakukan di tingkat kabupaten, sementara gubernur dan wali kota tetap dipilih langsung oleh rakyat. Sementara itu, PDIP menjadi satu-satunya fraksi yang secara tegas menyatakan penolakan terhadap wacana tersebut.
Perubahan sikap Demokrat menjadi sorotan. Pada 2014, partai ini menolak pilkada via DPRD dan mendukung Perppu yang dikeluarkan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Bahkan, Wasekjen Demokrat Renanda Bachtar sempat menegaskan bahwa sikap partai kala itu sudah final. Namun, dinamika politik terkini membuat Demokrat mengubah haluan.
Sekretaris Jenderal Demokrat, Herman Khaeron, menyatakan bahwa baik pilkada langsung maupun tidak langsung tetap sah dalam sistem demokrasi Indonesia. Ia menegaskan, Demokrat sejalan dengan Presiden Prabowo, dengan catatan pembahasan dilakukan secara terbuka, demokratis, dan melibatkan partisipasi publik.
Dukungan juga datang dari Golkar, yang sejak awal mendorong pilkada lewat DPRD. Golkar menilai mekanisme tersebut sebagai bentuk daulat rakyat secara konstitusional. Hal senada disampaikan Gerindra, yang menilai pilkada via DPRD lebih efisien dan tetap demokratis karena anggota DPRD merupakan wakil rakyat hasil pemilu.
PKB turut mendukung dengan alasan pilkada langsung selama ini dinilai tidak efektif dan perlu dievaluasi. NasDem menegaskan bahwa konstitusi tidak mengunci satu model demokrasi elektoral, sementara PAN mendukung dengan syarat tidak menimbulkan konflik sosial dan disepakati seluruh fraksi.
Berbeda dengan mayoritas fraksi, PDIP tetap kukuh menolak. Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun menilai pilkada langsung adalah bagian penting dari agenda reformasi 1998 yang tidak boleh ditarik mundur hanya karena perubahan selera politik penguasa.
