Bandung, Faktaindonesianews.com – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan komitmennya untuk mempercepat transformasi pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) berbasis digital yang inklusif dan responsif. Ia menilai, pembenahan sistem adminduk menjadi fondasi utama dalam membangun pelayanan publik modern yang cepat, transparan, dan berkeadilan.
Penegasan tersebut disampaikan Farhan saat membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 bertema “Akselerasi Pelayanan Adminduk Berbasis Digital, Inklusif, dan Responsif di Kota Bandung” di Mercure Bandung Nexa Supratman, Kamis, 12 Februari 2026.
Dalam sambutannya, Farhan menyampaikan bahwa pelayanan adminduk bukan sekadar urusan administrasi, melainkan bentuk nyata pengabdian pemerintah terhadap hak dasar warga negara. Keakuratan data kependudukan menjadi tulang punggung integrasi berbagai layanan publik melalui sistem identitas tunggal berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).
“Semua layanan publik hari ini bertumpu pada identitas kependudukan. Karena itu, inovasi di Dukcapil bukan hanya administratif, tapi menyangkut kualitas hidup masyarakat,” ujarnya.
Menurut Farhan, digitalisasi tidak boleh berhenti pada aspek teknologi semata. Sistem yang dibangun harus menghadirkan kemudahan sekaligus empati. Ia mencontohkan percepatan penerbitan dokumen kematian sebagai salah satu inovasi yang perlu diperluas. Dengan sistem yang responsif, keluarga yang tengah berduka tidak lagi terbebani proses administrasi yang berlarut-larut.
Ia menekankan, pendekatan ini membuktikan bahwa teknologi dapat memperkuat sisi kemanusiaan dalam pelayanan publik. Digitalisasi yang baik justru menghadirkan sentuhan yang lebih peduli dan efisien.
Selain itu, Farhan mendorong penguatan layanan lintas lembaga. Kolaborasi dengan kelurahan, fasilitas kesehatan, lembaga peradilan, hingga Kantor Urusan Agama (KUA) dinilai penting untuk mempercepat proses administrasi sejak kelahiran, pernikahan, hingga perubahan status keluarga. Integrasi ini diharapkan mampu memangkas birokrasi berbelit dan mempercepat akses layanan.
Tak kalah penting, ia menyoroti pemanfaatan data kependudukan dalam penyusunan kebijakan sosial dan ekonomi. Data dari Dukcapil memiliki peran strategis dalam memetakan dinamika kemiskinan, akses jaminan kesehatan, hingga perencanaan pembangunan berbasis demografi produktif. “Data yang jujur dan terbuka memungkinkan pemerintah menyusun solusi terstruktur. Kita bisa membaca persoalan stunting, sanitasi, sampai kesenjangan sosial secara lebih nyata,” tegasnya.
Farhan juga mengingatkan agar transformasi digital tidak meninggalkan kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan anak-anak. Justru, digitalisasi harus menjadi alat untuk memperluas akses serta menghadirkan keadilan layanan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Forum Konsultasi Publik ini dihadiri unsur pemerintah daerah, perwakilan Dukcapil provinsi dan kabupaten/kota, akademisi, serta organisasi masyarakat. Diskusi yang berlangsung menegaskan bahwa percepatan adminduk digital bukan sekadar modernisasi sistem, tetapi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas hidup warga. Dengan sistem yang inklusif, responsif, dan berbasis data akurat, Kota Bandung menatap masa depan pelayanan publik yang lebih manusiawi dan berkelanjutan.
