Bandung, Faktaindonesianews.com – Sebanyak 500 rumah tidak layak huni (rutilahu) di Kota Bandung mulai direnovasi, tanpa mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maupun dukungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Program ini lahir dari kolaborasi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bandung, serta Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia. Acara peluncuran digelar di kawasan Bojongloa Kaler dan dihadiri langsung Menteri PKP Maruarar Sirait, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, serta Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, Sugianto Kusuma (Aguan).
Menteri PKP, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa program ini merupakan wujud nyata implementasi sila kelima Pancasila: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Saya bertanya kepada Pak Farhan dan Pak Aguan, kapan terakhir ada renovasi 500 rumah tanpa menggunakan dana negara? Jawabannya: belum pernah. Ini yang pertama,” kata Maruarar dalam acara peresmian di Ruko Plaza Pagarsih, Kecamatan Bojongloa Kaler, Sabtu (3/5/2025).
Ia menambahkan, Presiden Prabowo Subianto telah memberi mandat agar seluruh kebijakan pemerintah berpihak kepada rakyat. Pemerintah pusat juga telah membebaskan berbagai biaya, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), khusus untuk pembangunan rumah masyarakat kecil.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebutkan bahwa menyediakan rumah layak huni merupakan satu dari tiga kunci utama untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem, selain perlindungan di bidang kesehatan dan pendidikan.
“Kalau rakyat memiliki rumah yang layak dan anak-anaknya bisa sekolah gratis, soal mencari nafkah mereka akan bisa mengusahakan sendiri. Rumah adalah lambang martabat,” tegasnya.
Sebagai bentuk dukungan, Pemprov Jawa Barat juga menggelontorkan bantuan uang kontrakan sebesar Rp3 juta untuk keluarga yang rumahnya tengah direnovasi.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menjelaskan, proyek renovasi ini mencakup empat kecamatan, yakni Bandung Kulon, Babakan Ciparay, Cibeunying Kidul, dan Bojongloa Kaler, meliputi delapan kelurahan.
“Kami pastikan para penerima bantuan memenuhi kriteria, yaitu rumah milik sendiri, tidak dalam sengketa, bukan rumah kontrakan, dan layak untuk direnovasi. Proses perizinan pun dipercepat. Jika dulu mengurus PBG butuh 45 hari, sekarang cukup 15 menit,” ujarnya.
Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, Aguan, mengungkapkan bahwa pihaknya sudah berpengalaman membangun lebih dari 8.000 unit rumah untuk korban bencana. Namun, proyek renovasi serentak di kawasan perkotaan seperti ini baru pertama kali dilakukan.
“Biasanya kami membangun rumah baru untuk korban bencana. Tapi merenovasi 500 rumah sekaligus di tengah kota seperti ini, baru kali ini terjadi. Kami tergerak oleh semangat gotong royong warga Jawa Barat, terutama Kota Bandung,” katanya.
Yayasan Buddha Tzu Chi akan menanggung penuh seluruh biaya renovasi, dengan waktu penyelesaian antara 3 hingga 6 bulan, tergantung kondisi masing-masing rumah.
Selain itu, Aguan menambahkan, tenaga kerja untuk pembangunan akan diambil dari masyarakat sekitar, sehingga manfaat ekonomi langsung kembali ke warga. Semua material bangunan juga akan disediakan oleh yayasan.
Sebagai informasi, pembangunan fisik dimulai pada Rabu, 7 Mei 2025, pukul 08.00 WIB. Pemerintah daerah telah menyiapkan skema pemindahan sementara bagi warga selama proses renovasi berlangsung.
