Bogor, Faktaindonesianews.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tengah melakukan inventarisasi lahan milik pemerintah di sepanjang sempadan Sungai Cileungsi dan Sungai Cikeas. Langkah ini diambil untuk mendukung program normalisasi sungai dalam rangka menanggulangi banjir tahunan yang melanda wilayah timur Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi.
Muji Lestari, perwakilan dari Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bogor, menjelaskan bahwa upaya inventarisasi ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Bupati Bogor, Rudy Susmanto. “Inventarisasi lahan aset daerah sangat penting untuk menekan biaya pembebasan lahan dan mempercepat normalisasi sungai. Ini bertujuan agar sungai mampu menampung debit air saat hujan lebat,” ujar Muji.
Saat ini, biaya pembebasan lahan untuk proyek normalisasi di wilayah Kabupaten Bogor diperkirakan mencapai sekitar Rp370 miliar. Sementara itu, jika digabungkan dengan Kota Bekasi, total biaya diproyeksikan berkisar antara Rp700 hingga Rp800 miliar. Pemerintah menargetkan seluruh proses inventarisasi ini rampung pada Desember 2025, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Di Kabupaten Bogor, proyek normalisasi akan difokuskan di Desa Bojongkulur dan Desa Ciangsana, Kecamatan Gunungputri. Selain normalisasi sungai, program penanganan banjir juga mencakup pelebaran sungai serta pembangunan polder, sesuai dengan perencanaan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Republik Indonesia.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, mengungkapkan bahwa kendala terbesar dalam realisasi proyek ini adalah pembebasan lahan. “Proses ini telah kami kaji melalui dokumen Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP),” jelasnya.
Sebagai bentuk kesiapsiagaan, Pemkab Bogor telah menerbitkan Surat Tanggap Darurat Transisi dan Pemulihan pada Maret 2025 untuk memperkuat koordinasi antarinstansi dalam menangani banjir.
Selain itu, pembangunan kolam retensi di hilir Sungai Cileungsi dan Cikeas juga menjadi prioritas. Kolam ini berfungsi untuk menahan dan mengendalikan aliran air dari hulu ke hilir, khususnya di kawasan perbatasan antara Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi.
