Jakarta, Faktaindonesianews.com – Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, menyampaikan kritik tajam terhadap program studi banding yang dilakukan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ke Universitas Cambridge, Inggris. Kritik tersebut ia sampaikan langsung kepada Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya dalam rapat kerja Komisi II DPR pada Selasa (25/11).
Menurut Jazuli, kegiatan studi banding tersebut tidak relevan dengan tugas dan fungsi IPDN sebagai lembaga pendidikan yang mempersiapkan kader pemerintahan daerah. Ia menilai perjalanan itu menjadi ironi karena dilakukan di saat kunjungan kerja (kunker) DPR ke luar negeri sedang berada dalam masa moratorium.
“DPR saja dibatalkan semua kunjungan ke luar negeri. Ini rektor IPDN malah studi banding ke Cambridge,” ujar Jazuli dalam rapat tersebut.
Ia mempertanyakan urgensi kunjungan tersebut, terutama karena para lulusan IPDN dipersiapkan untuk posisi strategis di pemerintahan daerah, seperti camat atau pejabat pemerintahan lainnya. Menurutnya, konteks pendidikan IPDN tidak memiliki hubungan langsung dengan Universitas Cambridge.
“IPDN itu bakal jadi camat, bakal jadi apa gitu. Apa urusannya sama Cambridge?” tegasnya.
Dorongan Pendidikan Politik yang Berkelanjutan
Dalam kesempatan yang sama, Jazuli menyampaikan pentingnya peningkatan pendidikan politik kepada masyarakat. Ia menilai upaya ini tidak boleh hanya muncul setiap lima tahun menjelang pemilu.
Menurutnya, minimnya ketertarikan generasi Z terhadap politik menjadi tantangan besar. Meski tingkat partisipasi pemilih Gen Z di Indonesia lebih tinggi dibandingkan Amerika Serikat, tren ketidakpedulian politik di kalangan anak muda tetap perlu diwaspadai.
“Gen Z itu sudah tidak terlalu tertarik ikut memilih. Meskipun partisipasinya lebih tinggi dari AS. Tapi tetap saja harus diwaspadai,” ujarnya.
Karena itu, Jazuli mendorong Kementerian Dalam Negeri agar memperkuat program pendidikan politik secara berkelanjutan. Ia juga menekankan agar Dirjen Politik Umum mendapatkan tambahan anggaran untuk mendukung kegiatan tersebut.
“Jangan lima tahun sekali saja orang diajari politik. Pendidikan politik harus kontinu. Anggaran Dirjen Politik harus ditambah supaya masyarakat makin melek politik,” lanjutnya.
