BANDUNG, Faktaindonesianews.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memperkuat komitmen meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan kemudahan berusaha. Langkah tersebut dilakukan setelah Kota Bandung masuk nominasi Pemerintah Daerah Berkinerja Sangat Baik dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) 2026.
Penilaian tersebut memasuki tahap visitasi dan uji petik yang dilakukan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bandung, Jalan Cianjur Nomor 34, Rabu, 12 Agustus 2026.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, visitasi tersebut menjadi kesempatan bagi Pemkot Bandung untuk menunjukkan secara langsung kesiapan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada dunia usaha.
Farhan menegaskan, perizinan seharusnya menjadi instrumen pendukung investasi, bukan hambatan bagi pelaku usaha.
“Perizinan ini bukanlah suatu hal yang dianggap sebagai hal yang mempersulit, tapi juga memberikan benefit yang besar kepada dunia usaha,” ujar Farhan.
Bandung Ingin Perizinan Jadi Pendukung Investasi
Menurut Farhan, Kota Bandung memiliki modal kuat untuk menarik investasi. Selain infrastruktur dan konektivitas, kembali aktifnya Bandara Internasional Husein Sastranegara Bandung dinilai dapat memperkuat posisi kota sebagai bagian dari ekosistem industri dan aviasi Jawa Barat.
Farhan mengatakan, pengembangan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) juga dapat membuka peluang bagi Bandung untuk mengambil peran sebagai pusat penyediaan sumber daya manusia dan berbagai fasilitas pendukung.
Namun, potensi tersebut harus diimbangi pelayanan pemerintah yang mampu membantu investor merealisasikan rencana bisnis.
“Nilai kita ini tinggi sekali. Tinggal masalahnya adalah apakah prosesnya memang betul-betul membantu dunia usaha atau justru menghalangi realisasi potensi yang begitu besar,” katanya.
Karena itu, Pemkot Bandung terus mengevaluasi berbagai layanan perizinan. Salah satu pekerjaan rumah yang masih menjadi perhatian adalah Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dinilai perlu dipercepat.
Investasi Harus Berdampak ke Lapangan Kerja
Farhan menekankan bahwa keberhasilan investasi tidak cukup diukur dari besarnya nilai penanaman modal.
Menurutnya, investasi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama melalui penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja formal.
Pemkot Bandung ingin penurunan angka pengangguran berjalan beriringan dengan peningkatan jumlah masyarakat yang bekerja di sektor formal.
“Keuntungan penyerapan tenaga kerja sangat tinggi,” ujarnya.
Pemerintah juga mengaitkan kemudahan berusaha dengan perkembangan UMKM Kota Bandung. Saat ini, sentra UMKM tersebar di berbagai kecamatan dan mendapatkan peluang melalui kegiatan ekonomi, pariwisata, serta berbagai event kreatif.
Farhan berharap ekosistem tersebut terus berkembang sehingga investasi tidak hanya menguntungkan perusahaan besar, tetapi juga memperkuat pelaku usaha lokal.
Berbagai Layanan Diperkuat di MPP
Dalam proses visitasi, sejumlah perangkat daerah memaparkan inovasi pelayanan yang telah diterapkan.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung memaparkan layanan administrasi kependudukan, termasuk layanan perkawinan terpadu di MPP.
Disdukcapil juga mengembangkan aplikasi Salaman atau “Selesai Dalam Genggaman” untuk memudahkan masyarakat mengurus berbagai dokumen kependudukan secara digital.
Sementara itu, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) memaparkan dukungan terhadap kepastian berusaha melalui regulasi, standar operasional prosedur, sistem Online Single Submission (OSS), serta kanal pengaduan bagi pelaku usaha.
Dinas Perhubungan (Dishub) turut memperkuat pelayanan perizinan angkutan umum melalui koordinasi dengan DPMPTSP dan koperasi angkutan kota.
Pada sektor pendidikan, Dinas Pendidikan Kota Bandung mendorong pemenuhan persyaratan perizinan bagi lembaga pendidikan nonformal. Program tersebut juga diarahkan untuk mendukung penanganan anak tidak sekolah dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja.
Disnaker Dorong Peluang Kerja hingga Jepang
Sektor ketenagakerjaan juga menjadi bagian penting dalam penilaian.
Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung memaparkan sejumlah program untuk mempertemukan pencari kerja dengan kebutuhan dunia usaha.
Program tersebut antara lain New Bima, pelatihan berbasis kompetensi, job fair, serta pemagangan dalam dan luar negeri.
Pemkot Bandung juga telah memberangkatkan 40 warga Kota Bandung ke Jepang melalui kolaborasi dengan lembaga pelatihan kerja.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa pelayanan pemerintah tidak hanya diarahkan untuk mendatangkan investasi, tetapi juga menyiapkan sumber daya manusia agar mampu mengisi kebutuhan pekerjaan yang tercipta.
Pelayanan PBG dan Pariwisata Ikut Dipercepat
Pada sektor bangunan dan tata ruang, Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang (Ciptabintar) memaparkan integrasi layanan tata ruang dengan OSS berbasis risiko.
Pemkot Bandung juga menyediakan sejumlah kemudahan, seperti layanan gambar gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang mengajukan PBG, pengkaji teknis gratis untuk SLF dengan kriteria tertentu, serta prototipe gambar rumah.
Sementara itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) memperkuat pelayanan perizinan usaha pariwisata melalui OSS.
Selain pendampingan dan penyuluhan, Disbudpar mendorong investasi pada sektor sport tourism, kuliner, fashion, serta pemanfaatan cagar budaya.
