Jakarta, Faktaindonesianews.com – Anggota Komisi I DPR RI Endipat Wijaya menegaskan bahwa pemerintah sudah bekerja maksimal dalam penanganan banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara. Dalam Rapat Kerja Komisi I dengan Menkomdigi Meutya Hafid di gedung DPR, Senayan, Senin (8/12), Endipat menyindir pihak-pihak yang baru datang sekali ke lokasi bencana tetapi langsung mengklaim sebagai pihak yang paling bekerja.
Menurut Endipat, pemerintah sejak awal telah mengerahkan berbagai sumber daya, termasuk pendirian ratusan posko bantuan, sementara ada individu yang hanya mendirikan satu posko namun menuduh negara tidak hadir. “Orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh, padahal negara sudah hadir dari awal. Ada orang baru datang, baru bikin satu posko, ngomong pemerintah enggak ada,” kata Endipat.
Bantuan Pemerintah Triliunan, Bukan Sekadar Donasi Pribadi
Dalam kesempatan itu, Endipat juga menyinggung narasi bantuan dari pihak tertentu yang dianggap menutupi kerja besar pemerintah. Ia menyoroti perbandingan antara donasi pribadi sejumlah Rp10 miliar dengan bantuan negara yang mencapai angka triliunan rupiah.
“Orang per orang cuma nyumbang Rp10 miliar, negara sudah triliun-triliunan ke Aceh. Jadi hal-hal seperti itu harus disampaikan, supaya publik tahu pemerintah hadir sejak awal dalam penanggulangan bencana,” ujar politikus Gerindra tersebut.
Ia meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) lebih aktif menyebarkan informasi mengenai langkah-langkah pemerintah agar masyarakat tidak terpengaruh narasi yang menyebut negara lambat ataupun tidak hadir.
Soroti Minimnya Publikasi Kerja Kementerian dan Aparat
Endipat menilai berbagai kementerian dan lembaga sebenarnya telah bekerja keras, tetapi kurang mendapat publikasi memadai. Ia mencontohkan Kementerian Kehutanan yang sudah melakukan evaluasi dan reboisasi besar-besaran, namun jarang diketahui masyarakat sehingga yang muncul justru kritik bertubi-tubi.
“Kementerian Kehutanan sudah melakukan gerakan menanam pohon secara besar-besaran, tapi itu tidak pernah terdengar. Makanya Kemenhut terus dikritik, padahal mereka sudah bekerja,” jelasnya.
Ia juga menyinggung kinerja kepolisian yang sejak awal ikut memperbaiki kawasan hutan terdampak. Namun, menurutnya, publik jarang melihat upaya tersebut karena tidak disebarluaskan secara luas dalam kanal informasi resmi.
Minta Komdigi Lebih Sensitif dan Bikin Informasi Pemerintah Viral
Endipat menekankan pentingnya peran Komdigi dalam mengamplifikasi informasi strategis pemerintah, terutama yang berkaitan dengan penanganan bencana. Ia meminta kementerian ini lebih responsif dan memahami isu-isu sensitif nasional yang harus disampaikan secara masif kepada publik.
“Kami mohon Komdigi memahami isu sensitif nasional dan membantu amplifikasi informasi agar tidak kalah viral dibanding pihak-pihak yang sok paling hadir di Aceh atau Sumatra,” ujarnya.
Menurut Endipat, informasi positif pemerintah harus mampu bersaing di ruang digital yang kini dipenuhi konten viral yang tidak selalu menggambarkan situasi sebenarnya. Ia menyebut Komdigi perlu memaksimalkan strategi komunikasi digital agar masyarakat mendapat informasi yang seimbang dan akurat.
