Jakarta, Faktaindonesianews.com – Wacana pembentukan koalisi permanen pendukung pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto mulai mendapat respons dari partai-partai politik di parlemen. Fraksi Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR RI menyatakan akan mengkaji secara mendalam usulan yang dilontarkan Partai Golkar melalui Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang digelar akhir pekan lalu.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bahtra Banong, mengatakan pihaknya menghormati setiap gagasan yang disampaikan partai politik, termasuk usulan Golkar terkait koalisi permanen serta mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD.
“Kami menghargai dan akan menampung berbagai usulan dan pendapat. Tentu semuanya harus dikaji lebih mendalam terlebih dahulu,” ujar Bahtra saat dihubungi, Senin (22/12).
Meski demikian, Bahtra menegaskan bahwa saat ini pemerintahan Presiden Prabowo Subianto masih memprioritaskan penanganan bencana banjir di sejumlah wilayah Sumatra. Fokus pemerintah, kata dia, tertuju pada respons cepat dan pemulihan kondisi masyarakat terdampak.
Sebagai informasi, Partai Gerindra merupakan partai politik yang didirikan dan dipimpin langsung oleh Prabowo Subianto, yang kini menjabat sebagai Presiden RI.
Sikap serupa juga disampaikan PKS. Ketua Badan Pemenangan Pemilu PKS yang juga anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, menyebut partainya masih membahas secara internal wacana koalisi permanen yang diusulkan Golkar.
“Sedang dibahas, belum tuntas. Insya Allah pekan depan sudah ada keputusan,” kata Mardani.
Selain soal koalisi, PKS juga menyoroti usulan perubahan mekanisme pilkada. Menurut Mardani, PKS mendorong penerapan pilkada asimetris yang disesuaikan dengan karakter dan kultur demokrasi di setiap daerah.
PKS mengusulkan agar pemilihan gubernur dan wali kota tetap dilakukan secara langsung, sementara pemilihan bupati dapat dipertimbangkan melalui DPRD.
“Pilkada langsung bisa melahirkan mutiara daerah, bahkan dari partai kecil atau aktivis NGO. Ini cocok untuk wilayah perkotaan. Sedangkan di daerah rural, mekanisme melalui DPRD bisa dipertimbangkan,” jelas Mardani.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa koalisi permanen diperlukan guna menciptakan stabilitas politik jangka panjang dan memastikan seluruh kebijakan strategis pemerintah mendapat dukungan kuat di parlemen.
Rapimnas Golkar juga merekomendasikan agar pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD, dengan tetap menjamin partisipasi publik sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat. Rapimnas tersebut digelar pada Sabtu (20/12) di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, dan dihadiri seluruh perwakilan DPD Golkar tingkat provinsi.
