Ia menilai pihak-pihak yang menyebarkan informasi tersebut telah memanfaatkan ruang demokrasi secara berlebihan. Bahlil juga menyatakan mendukung aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas perkara tersebut.
Selain membantah tuduhan, ia menyampaikan rencana melayangkan somasi kepada pihak-pihak yang dianggap menyebarkan informasi tidak bertanggung jawab mengenai dirinya. Jika somasi tidak mendapat tanggapan, Bahlil menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum.
Bantahan Bahlil tersebut juga disampaikan dalam pemberitaan mengenai isu keterlibatannya dalam dugaan pertemuan dengan sejumlah pihak yang dikaitkan dengan perkara penyadapan.
Empat Jenderal Polri Telah Ditetapkan sebagai Tersangka
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal dan akses ilegal terhadap informasi elektronik.
Mereka adalah:
- Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri.
- Irjen Ahrie Sonta Nasution, Kepala Divisi Hukum Polri.
- Irjen Eko Hadi Santoso, Widyaiswara Kepolisian Utama TK I Sespim Lemdiklat Polri.
- Irjen Slamet Uliandi, mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri.
Dari keempat tersangka tersebut, Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi telah ditahan di Rumah Tahanan Negara Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Sementara itu, Slamet Uliandi tidak ditahan karena sedang mengalami sakit.
Berdasarkan sangkaan yang disampaikan dalam pemberitaan, para tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana, yakni Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman maksimal enam tahun penjara, serta Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman maksimal delapan tahun penjara.
