Jakarta, Faktaindonesianews.com – Ketua MPR Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa pihaknya sedang mengatur jadwal untuk bertemu dengan Presiden RI Prabowo Subianto guna membahas wacana penerapan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang kini dikenal dengan nama Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
“Kami sedang meminta waktu untuk bertemu dengan Presiden agar bisa berdiskusi soal hal itu,” ujar Muzani di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/11/2025).
Menurut Muzani, bahan dan kajian yang disiapkan MPR terkait isu GBHN atau PPHN telah selesai dan siap disampaikan kepada Presiden. Nantinya, hasil tersebut akan didiskusikan bersama untuk menentukan mekanisme hukum yang tepat dalam penerapannya.
“Ini yang akan kita diskusikan, apakah melalui TAP MPR, undang-undang, atau bentuk regulasi lainnya,” jelas Muzani yang juga dikenal pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Gerindra.
Sebagai catatan, GBHN merupakan pedoman pembangunan nasional yang dulu ditetapkan oleh MPR sebagai arah kebijakan pemerintah dalam periode lima tahunan. Namun, konsep itu tidak lagi berlaku sejak amandemen UUD 1945 pascareformasi 1998, yang mengubah sistem ketatanegaraan serta membatasi kewenangan MPR dan presiden.
Meski demikian, wacana untuk menghidupkan kembali GBHN telah muncul beberapa kali dalam beberapa tahun terakhir. Kini, MPR mengusulkan konsep tersebut dalam bentuk PPHN agar tidak perlu melakukan amandemen konstitusi, namun tetap memberikan arah kebijakan pembangunan nasional jangka panjang.
Dalam sidang tahunan MPR pada 15 Agustus 2025, Muzani menyampaikan bahwa badan pengkajian MPR bersama komisi kajian ketatanegaraan telah menyelesaikan rumusan PPHN. Ia juga mengajak seluruh pihak, termasuk lembaga negara, akademisi, hingga tokoh masyarakat, untuk memberi masukan terkait rencana penerapan PPHN tersebut.
“Pada 6 Agustus 2025 lalu, dalam rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD, hasil rumusan awal PPHN telah kami sampaikan,” tutur Muzani.
