Jakarta, Faktaindonesianews.com – Presiden Prabowo Subianto secara resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, pada Senin (10/11/2025) di Istana Negara, Jakarta, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan Nasional.
Dalam prosesi yang berlangsung khidmat itu, dua anak Soeharto, yakni Bambang Trihatmodjo dan Siti Hardiyanti Rukmana (Tutut) hadir mewakili keluarga sebagai ahli waris.
Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon menjelaskan bahwa penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional telah melalui proses kajian mendalam terhadap jasa-jasanya di bidang militer dan pembangunan nasional.
“Perjuangan Pak Harto sudah dikaji, antara lain dalam Serangan Umum 1 Maret, pertempuran di Ambarawa dan Lima Hari di Semarang, hingga menjadi Komandan Operasi Mandala dalam perebutan Irian Barat,” ujar Fadli di Istana Kepresidenan Jakarta.
Selain kiprah militernya, Fadli juga menilai Soeharto memiliki kontribusi besar dalam menjaga stabilitas nasional, menumpas G30S/PKI, serta mengentaskan kemiskinan dan mempercepat pembangunan ekonomi di masa pemerintahannya.
“Beliau juga berperan menghentikan pemberontakan G30S/PKI dan mengarahkan pembangunan nasional yang membawa kemajuan signifikan,” tambahnya.
Usai penganugerahan, keluarga Soeharto menyampaikan rasa syukur atas penghargaan tersebut.
“Kami sekeluarga merasa bersyukur dan berterima kasih kepada Presiden Prabowo dan seluruh rakyat Indonesia,” kata Bambang Trihatmodjo.
Sementara itu, Tutut Soeharto menyebut bahwa masyarakat kini sudah semakin bijak dalam menilai sosok ayahandanya.
“Rakyat sekarang sudah pintar, bisa menilai apa yang bapak lakukan. Kami tidak perlu membela diri, semua sudah terlihat,” ujarnya.
Namun, penetapan ini tidak luput dari kontroversi. Sejumlah pihak menilai Soeharto tidak layak menerima gelar tersebut karena rekam jejak pelanggaran HAM, praktik otoritarianisme, serta korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) selama rezim Orde Baru.
Kelompok Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (GEMAS) menyebut langkah ini sebagai “keputusan yang mengecewakan”.
Senada, Alissa Wahid, Direktur Jaringan Gusdurian sekaligus putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), juga menolak keputusan itu.
“Selama 32 tahun berkuasa, Soeharto terlibat dalam berbagai tindakan yang mencederai nilai-nilai kepahlawanan,” ujar Alissa.
Penolakan juga datang dari KH Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus), Mustasyar PBNU, yang menegaskan ketidaksetujuannya.
“Saya paling tidak setuju kalau Soeharto dijadikan Pahlawan Nasional,” ucap Gus Mus. Ia mengingat masa-masa sulit ketika banyak ulama NU dan pesantren ditekan selama pemerintahan Soeharto.
