Jakarta, Faktaindonesianews.com – Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Amir Arief, menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak akan pernah efektif jika hanya bertumpu pada penindakan hukum. Menurutnya, pendekatan edukasi justru harus diperkuat karena menjadi fondasi untuk membentuk karakter masyarakat berintegritas sejak usia dini.
Pernyataan itu Amir sampaikan dalam rangkaian Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang digelar di Gedhong Pracimasono, Kepatihan Yogyakarta, Minggu (7/12). Pada momentum tersebut, KPK menggandeng para tenaga pendidik untuk menginternalisasi nilai integritas kepada anak-anak melalui berbagai metode pembelajaran kreatif, mulai dari cerita ringan, permainan interaktif, hingga pembiasaan positif di kelas.
“Mustahil pemberantasan korupsi hanya mengandalkan penindakan. Karena itu, KPK memberi perhatian besar pada pendidikan antikorupsi untuk membentuk integritas individu sejak dini,” ujar Amir.
Ia menegaskan bahwa para pendidik menjadi mitra strategis KPK karena berperan penting dalam membentuk moral anak di masa awal pertumbuhan. Menurut Amir, dunia pendidikan tidak cukup hanya menyediakan ruang bermain untuk anak. Mereka juga membutuhkan pemahaman nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kedisiplinan agar memiliki pondasi karakter yang kuat ketika dewasa.
“Apa pun profesi anak di masa depan, fondasi utamanya adalah kejujuran. Tantangan zaman semakin kompleks, sehingga pendidikan karakter wajib diperkuat dengan nilai integritas,” jelasnya.
Dalam kegiatan tersebut, peserta juga diajak menyaksikan tiga film pilihan dari Anti-Corruption Film Festival (ACFFEST). Tiga film itu adalah Hanya Printer (2024) karya Sri Suratiyah, Roti Suci di Hari Sabtu (2024) karya Emilianus U. K. Patar dan Bonifasius M. Kolin, serta Maaf Mama, Aku Kelepasan (2022) karya Jalu Pandita. Ketiga film menyoroti nilai-nilai integritas mulai dari kejujuran, keberanian, kesederhanaan, kepedulian, hingga kerja keras.
Amir juga menekankan pentingnya memahami bahwa korupsi tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga memicu dampak sosial hingga ekologis. “Literasi antikorupsi harus terus dikembangkan agar generasi muda mampu melihat dampak korupsi secara lebih luas,” tegasnya.
