Jakarta, Faktaindonesianews.com – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menetapkan nama Gedung Kementerian HAM menjadi Gedung KH Abdurrahman Wahid. Keputusan ini diambil sebagai bentuk penghormatan terhadap Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang baru saja dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto.
Dalam keterangannya, Pigai menegaskan keputusan ini merupakan simbol penghargaan atas jasa besar Gus Dur dalam membangun fondasi perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.
“Saya langsung menetapkan nama Gedung Kementerian Hak Asasi Manusia dengan nama Gedung KH Abdurrahman Wahid. Ini bentuk penghormatan atas peran dan jasa beliau dalam bidang HAM. Gus Dur adalah tokoh dan pejuang kemanusiaan sejati,” ujar Pigai, Senin (10/11/2025).
Pigai berharap, penamaan tersebut bisa menjadi inspirasi moral dan ideologis bagi kementerian yang ia pimpin agar terus meneladani nilai-nilai perjuangan Gus Dur.
Ia menyebut, Gus Dur selama hidupnya konsisten menyuarakan keadilan, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap keberagaman, bahkan ketika bangsa Indonesia menghadapi situasi sulit.
“Beliau selalu menekankan bahwa setiap manusia berhak diperlakukan secara bermartabat tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan,” tutur Pigai.
Mantan Ketua Komnas HAM itu juga mengingatkan bahwa Gus Dur-lah yang mendirikan Kementerian HAM saat menjabat sebagai Presiden RI, sebagai wujud nyata perhatian dan keberpihakannya terhadap isu kemanusiaan.
“Pada masa pemerintahannya, Gus Dur mencabut sejumlah kebijakan diskriminatif, termasuk Tap MPRS No. XXV/1966 tentang pembubaran PKI dan pelarangan ajaran Marxisme-Leninisme,” ujarnya.
Pigai juga menyoroti kebijakan humanis Gus Dur terhadap masyarakat Papua, di mana pendekatan dialogis menjadi landasan utama pemerintah dalam menyelesaikan persoalan di Tanah Papua.
“Beliau memberi ruang kepada masyarakat Papua untuk mengekspresikan identitas budaya mereka. Kami berharap semangat itu menjadi inspirasi bagi pembangunan HAM ke depan,” imbuhnya.
Selain penamaan gedung utama, Pigai juga menetapkan nama aktivis buruh Marsinah — yang turut mendapat gelar Pahlawan Nasional — sebagai nama ruang pelayanan HAM di lantai satu gedung kementerian.
Marsinah dikenal sebagai buruh pabrik arloji PT Catur Putra Surya (CPS) di Sidoarjo, Jawa Timur, yang tewas secara tragis setelah memperjuangkan hak-hak pekerja pada tahun 1993. Kasusnya menjadi simbol perjuangan kaum buruh terhadap ketidakadilan dan kekerasan negara.
Pigai menegaskan, langkah ini menjadi komitmen moral Kementerian HAM untuk terus meneladani perjuangan Gus Dur dan Marsinah sebagai tokoh-tokoh kemanusiaan bangsa.
“Kami ingin semangat dan prinsip perjuangan mereka hidup di setiap kebijakan kami. Gedung ini bukan hanya simbol, tapi pengingat agar HAM menjadi napas utama pemerintahan,” tutup Pigai.
