Faktaindonesianews.com – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menanggapi kritik mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal terkait intensitas kunjungan luar negeri Presiden RI Prabowo Subianto. Menurut Habiburokhman, kritik yang disampaikan Dino tidak bersifat konstruktif dan dinilai kurang etis karena datang dari mantan pejabat tinggi negara yang pernah berada di lingkaran diplomasi pemerintahan.
Dalam keterangan tertulis yang disampaikan Selasa (2/6), Habiburokhman menegaskan bahwa kritik di era demokrasi tentu sah dan harus dihormati. Namun, ia menilai kritik Dino terhadap kebijakan luar negeri Presiden Prabowo justru tidak didasarkan pada informasi yang utuh dan cenderung menyerang secara politis.
“Di era demokrasi dan keterbukaan tentu kita senantiasa membuka diri terhadap kritik, termasuk dari mantan pejabat tinggi seperti Dino Patti Djalal. Namun demikian, sebagai sesama anak bangsa saya harus mengkritik balik Dino,” kata Habiburokhman.
Politikus Gerindra itu menilai sejumlah pandangan yang disampaikan Dino tidak produktif karena dianggap hanya menyoroti frekuensi perjalanan luar negeri tanpa melihat hasil diplomasi yang diperoleh pemerintah Indonesia saat ini. Bahkan, menurut Habib, ada kesan kritik tersebut lebih mengarah pada upaya mengolok-olok pemerintahan Presiden Prabowo.
Habiburokhman juga menanggapi usulan Dino agar Presiden Prabowo lebih banyak mengandalkan diplomasi virtual seperti video call atau pertemuan daring dengan para pemimpin dunia. Menurutnya, kondisi geopolitik global saat ini justru menuntut hubungan langsung antar kepala negara.
“Di tengah ketidakpastian situasi global saat ini bahkan Donald Trump merasa perlu mengunjungi China untuk memperjuangkan kepentingan negaranya. Menurut kami justru Presiden Prabowo harus sangat proaktif baik menerima kunjungan maupun juga mengunjungi pemimpin negara lain,” ujarnya.
Lebih lanjut, Habiburokhman menyinggung soal etika mantan pejabat negara dalam mengkritik penerusnya. Ia mengatakan di banyak negara maju, mantan pejabat biasanya lebih berhati-hati ketika memberikan kritik kepada pemerintahan yang sedang berjalan.
Menurutnya, sikap tersebut didasari rasa hormat terhadap pejabat yang tengah menjalankan tugas negara. Selain itu, kritik dari mantan pejabat juga bisa menjadi bahan perbandingan publik terhadap kinerja pemerintahan sebelumnya.
“Hal tersebut didasarkan pada sikap menghormati orang yang sedang bekerja. Kritik mantan pejabat kepada penerusnya bahkan bisa menjadi bumerang jika publik membandingkan kinerja si mantan dengan yang sedang menjabat,” katanya.
Sebelumnya, Dino Patti Djalal memang menjadi sorotan setelah mengunggah video di media sosial yang membahas tingginya frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sejak menjabat kepala negara. Dalam video tersebut, Dino mengaku memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan pandangan mengenai arah politik luar negeri Indonesia.
Dino bahkan menyebut berdasarkan perhitungannya, Presiden Prabowo menjadi salah satu kepala negara dengan intensitas perjalanan luar negeri paling tinggi di dunia. Ia menilai kondisi tersebut memunculkan persepsi publik bahwa aktivitas lawatan Presiden sudah berada di luar batas kewajaran.
“Semenjak menjabat menjadi presiden, satu dari enam hari dihabiskan beliau di luar negeri,” ujar Dino dalam unggahan videonya.
Selain menyoroti frekuensi perjalanan, Dino juga mengingatkan soal besarnya biaya kunjungan luar negeri yang mencakup operasional pesawat, pengamanan, logistik, hotel, konsumsi hingga kebutuhan delegasi negara.
“Satu perjalanan luar negeri bisa menghabiskan puluhan bahkan ratusan miliar rupiah,” kata Dino.
Sebagai solusi, Dino menyarankan agar komunikasi antar pemimpin dunia lebih banyak dilakukan melalui teknologi digital seperti video conference atau sambungan telepon, sehingga tetap efektif tanpa harus terlalu sering melakukan perjalanan fisik.
Namun, pemerintah dan Partai Gerindra menilai pendekatan diplomasi langsung tetap penting di tengah situasi global yang dinamis dan penuh ketidakpastian. Mereka meyakini hubungan personal antar pemimpin dunia memiliki pengaruh besar dalam memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia di level internasional.
