Faktaindonesianews.com, Bandung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus memperkuat langkah antisipasi menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi, khususnya banjir dan tanah longsor yang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah. Seluruh jajaran kewilayahan, mulai dari camat hingga lurah, diminta meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan bahwa kesiapsiagaan menghadapi bencana harus menjadi perhatian bersama. Menurutnya, potensi bencana akibat kondisi cuaca ekstrem membutuhkan respons cepat, terencana, dan melibatkan berbagai unsur pemerintahan.
Farhan menyampaikan arahan tersebut saat Apel Mulai Bekerja di Plaza Balai Kota Bandung, Senin, 2 November 2026. Dalam kesempatan itu, ia meminta camat dan lurah lebih aktif memantau kondisi lingkungan serta mengidentifikasi titik-titik yang berpotensi mengalami banjir maupun tanah longsor.
Farhan Soroti Ancaman Banjir dan Longsor di Sejumlah Wilayah Bandung
Farhan menjelaskan, bencana hidrometeorologi merupakan salah satu persoalan yang harus mendapatkan perhatian serius dari seluruh jajaran Pemkot Bandung. Pasalnya, beberapa wilayah kecamatan memiliki tingkat kerawanan terhadap bencana, terutama ketika hujan dengan intensitas tinggi mengguyur Kota Bandung.
Ia mencontohkan kejadian yang berlangsung di kawasan Cikalintu dan Sekeloa sebagai pengingat bahwa kesiapan menghadapi bencana tidak boleh hanya dilakukan ketika peristiwa sudah terjadi.
Pengalaman tersebut, menurut Farhan, harus menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat sistem penanganan bencana, mulai dari tingkat kewilayahan hingga perangkat daerah di lingkungan Pemkot Bandung.
Ia juga menekankan bahwa camat dan lurah tidak bisa bekerja sendiri dalam menghadapi potensi bencana. Dukungan berbagai dinas dan lembaga terkait sangat diperlukan agar penanganan di lapangan dapat berlangsung secara terpadu.
“Apa yang terjadi di Cikalintu dan Sekeloa menjadi contoh bagaimana kesiapan kita bersama dalam menghadapi masalah tersebut harus juga didukung oleh OPD, Dinas Sosial, BPBD, dan juga dinas terkait lainnya seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan lain-lain,” ujarnya.
Koordinasi Lintas OPD Jadi Kunci Penanganan Bencana
Pemkot Bandung memandang koordinasi lintas sektor sebagai bagian penting dalam membangun sistem kesiapsiagaan bencana. Setiap perangkat daerah memiliki tugas dan fungsi yang dapat mendukung penanganan sebelum, saat, maupun setelah bencana terjadi.
Dalam kondisi darurat, misalnya, BPBD memiliki peran dalam koordinasi penanggulangan bencana. Dinas Sosial dapat mendukung kebutuhan masyarakat terdampak, sedangkan Dinas Kesehatan membantu pelayanan kesehatan. Sementara itu, Dinas Perhubungan dan Satpol PP dapat mendukung pengaturan lalu lintas, pengamanan lokasi, serta kelancaran penanganan di lapangan.
Karena itu, Farhan meminta seluruh unsur pemerintahan menjaga komunikasi dan membangun pola kerja sama yang efektif. Langkah tersebut diperlukan agar setiap potensi ancaman dapat direspons lebih cepat dan tidak menimbulkan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.
Selain koordinasi antardinas, pemerintah kewilayahan juga perlu memastikan informasi mengenai kondisi lingkungan tersampaikan dengan baik kepada pihak terkait.
Camat dan Lurah Diminta Lebih Aktif Memantau Wilayah
Farhan menilai camat dan lurah mempunyai posisi strategis dalam upaya pencegahan dan penanganan bencana. Kedekatan mereka dengan masyarakat membuat kedua unsur kewilayahan tersebut lebih mudah mengenali perubahan kondisi lingkungan dan potensi kerawanan di wilayah masing-masing.
Oleh sebab itu, camat dan lurah diharapkan tidak hanya menunggu laporan ketika terjadi bencana. Mereka perlu meningkatkan pemantauan lingkungan, membangun komunikasi dengan masyarakat, serta memastikan koordinasi dengan OPD berjalan secara berkelanjutan.
Kesiapan tersebut juga mencakup kemampuan mengenali kawasan rawan, memperhatikan kondisi lingkungan ketika hujan deras, dan memastikan jalur komunikasi penanganan darurat dapat berjalan dengan baik.
Farhan berharap pengalaman menghadapi berbagai kejadian bencana dapat membentuk masyarakat yang semakin memahami risiko serta memiliki kemampuan untuk melakukan langkah antisipasi.
Bangun Kota Bandung yang Siaga dan Tangguh Bencana
Lebih jauh, Farhan menyebut penguatan kesiapsiagaan bukan sekadar respons terhadap kejadian bencana yang sudah berlangsung. Upaya ini harus menjadi bagian dari pembentukan karakter masyarakat Kota Bandung agar memiliki kesadaran dan kemampuan menghadapi berbagai risiko lingkungan.
Ia ingin masyarakat tidak hanya mengetahui potensi ancaman, tetapi juga memahami tindakan yang perlu dilakukan ketika menghadapi situasi darurat.
“Pada saat bersamaan, ini menunjukkan bahwa kita harus menjadi kota dengan warga yang siaga bencana dan tangguh bencana,” tutur Farhan.
Dalam kesempatan tersebut, Farhan turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh camat dan lurah yang telah menunjukkan kesiapan dalam menangani berbagai persoalan di wilayah masing-masing.
