Faktaindonesianews.com, Bandung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memperkuat langkah pengendalian inflasi menjelang akhir 2026. Sejumlah momentum besar yang berdekatan, mulai dari Natal dan Tahun Baru (Nataru), Imlek, Ramadan, Idulfitri 2027, hingga Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), menjadi perhatian pemerintah karena berpotensi meningkatkan permintaan barang dan jasa.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan, pengendalian inflasi menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga kualitas pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, peningkatan aktivitas ekonomi harus berjalan beriringan dengan stabilitas harga kebutuhan masyarakat dan terjaganya daya beli.
Berdasarkan data Oktober 2026, inflasi Kota Bandung secara tahunan atau year on year (yoy) tercatat sebesar 2,95 persen. Sementara inflasi tahun kalender atau year to date (ytd) mencapai 2,18 persen, dengan pertumbuhan ekonomi semester II sebesar 5,78 persen.
Hal tersebut disampaikan Farhan saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bandung di Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Selasa (3/11/2026).
“Pada dasarnya, kita ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonominya harus berkualitas. Salah satu syaratnya adalah pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan tingkat inflasi yang terkendali,” kata Farhan.
Lima Momentum Besar Jadi Perhatian Pengendalian Inflasi
Farhan menyebut terdapat lima momentum yang perlu diantisipasi karena berlangsung dalam periode berdekatan. Kelima momentum tersebut adalah Nataru, Imlek, Ramadan, Idulfitri 2027, dan pelaksanaan SPMB.
Peningkatan aktivitas masyarakat pada periode tersebut berpotensi mendorong permintaan berbagai kebutuhan, terutama bahan pangan, transportasi, dan jasa. Jika tidak diantisipasi dengan baik, lonjakan permintaan dapat memberikan tekanan terhadap harga sejumlah komoditas.
Untuk menghadapi kondisi tersebut, Pemkot Bandung bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan meningkatkan pemantauan harga dan memastikan ketersediaan pasokan pangan.
Pemerintah juga memperhatikan kelancaran distribusi barang dari pasar induk menuju pasar tradisional agar tidak terjadi hambatan dalam rantai pasok.
Koordinasi dengan Bank Indonesia (BI), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat turut diperkuat. Sinergi tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi potensi kenaikan harga sekaligus menentukan langkah antisipasi secara tepat.
Stok Beras Bandung Surplus 35 Ribu Ton
Salah satu komoditas yang menjadi perhatian dalam pengendalian inflasi adalah beras. Farhan memastikan ketersediaan beras di Kota Bandung masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Saat ini, harga rata-rata beras tercatat sekitar Rp13.585 per kilogram, atau kurang lebih Rp85 di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Meski terdapat selisih harga tersebut, Farhan menyampaikan bahwa pasokan beras masih dalam kondisi aman. Ketersediaan beras bahkan disebut mencapai surplus sekitar 35.000 ton dari berbagai varietas, mulai dari beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) hingga beras premium.
“Kita pastikan stoknya ada. Stok beras banyak sekali. Kita punya surplus beras sampai 35.000 ton,” ujarnya.
Kepastian pasokan tersebut menjadi salah satu modal bagi Pemkot Bandung untuk menjaga stabilitas harga pangan. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan distribusi berjalan lancar agar ketersediaan beras dapat dirasakan masyarakat di berbagai wilayah.
Transportasi Udara hingga Sewa Rumah Ikut Memengaruhi Inflasi
Selain bahan pangan, Farhan menjelaskan bahwa inflasi Kota Bandung juga dipengaruhi sejumlah komoditas dan kelompok pengeluaran lainnya.
Beberapa di antaranya meliputi bahan bakar minyak (BBM), kontrak dan sewa rumah, termasuk kos-kosan, sigaret kretek putih, emas perhiasan, serta transportasi udara.
Menurut Farhan, transportasi udara masuk dalam 10 besar faktor yang memengaruhi inflasi Kota Bandung. Hingga Senin sebelum rapat koordinasi berlangsung, jumlah penumpang pesawat tercatat sekitar 2.200 orang per hari.
Angka tersebut sejalan dengan bertambahnya sejumlah destinasi penerbangan domestik yang mendukung mobilitas masyarakat menuju dan dari Bandung.
Farhan juga memaparkan data mobilitas perjalanan hingga Oktober 2026. Tercatat sekitar 18 juta perjalanan masuk (inbound) ke Kota Bandung, sedangkan perjalanan keluar (outbound) mencapai sekitar 14 juta.
Selisih sekitar empat juta perjalanan tersebut dinilai sebagai potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa.
Bank Indonesia Nilai Inflasi Bandung Masih Terkendali
Kepala Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Jawa Barat, Junanto Herdiawan, mengapresiasi perhatian Pemkot Bandung dalam menjaga stabilitas harga.
Ia menyampaikan bahwa inflasi Kota Bandung masih berada dalam kondisi terkendali. BI juga memperkirakan inflasi sepanjang 2026 tetap berada dalam rentang sasaran.
“Kita lihat inflasi Kota Bandung masih terkendali dengan inflasi tahun kalender (year to date) sebesar 2,18 persen, kami perkirakan inflasi pada 2026 ini masih berada dalam rentang sasaran,” ujar Junanto.
