8.5 Digitalisasi Keuangan Desa
Implementasi real-time village financial monitoring system untuk mencegah manipulasi data.
8.6 Penguatan BPD
Meningkatkan kapasitas, anggaran, dan kewenangan pengawasan BPD terhadap dokumen perencanaan dan realisasi anggaran desa.
Alhasil, Peningkatan kasus korupsi kepala desa merupakan sinyal krisis tata kelola yang memiliki dimensi struktural, politik, dan administratif.
Tanpa reformasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan, desain kelembagaan Pilkades, dan kapasitas aparatur, desa akan tetap menjadi entitas yang rentan terhadap penyalahgunaan anggaran.
Membangun tata kelola desa yang bersih bukan hanya soal penindakan hukum, tetapi memastikan desain sistem meminimalkan peluang korupsi dan memperkuat akuntabilitas publik ./djohar
