Cirebon, Faktaindonesianews.com – Penolakan Peninjauan Kembali (PK) oleh Mahkamah Agung (MA) terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon menandai berakhirnya perjalanan panjang perkara ini di jalur hukum formal. Putusan yang diketok pada akhir 2024 seolah menjadi titik akhir, tetapi publik justru merasakan antiklimaks.
Isak tangis keluarga korban maupun reaksi publik mencerminkan bahwa “selesai” di atas kertas, belum tentu berarti “tuntas” dalam arti keadilan yang hidup di hati masyarakat. Setidaknya ada empat catatan penting yang patut direnungkan:
Keadilan yang Masih Digugat Keluarga korban dan masyarakat luas masih mempertanyakan, apakah semua fakta telah digali dengan jujur? Putusan PK yang ditolak menutup ruang hukum luar biasa, namun bukan berarti keraguan publik otomatis padam. Justru ada rasa bahwa banyak pertanyaan dibiarkan menggantung.
Dugaan Kesaksian Palsu Salah satu isu krusial adalah munculnya dugaan kesaksian palsu. Tim kuasa hukum pernah mengajukan hal ini sebagai novum, namun dianggap tidak memenuhi syarat oleh MA. Publik kemudian bertanya: apakah instrumen hukum benar-benar berpihak pada keadilan substantif, atau sekadar menutup celah prosedural?
Tersangka yang Belum Tersentuh Hukum
Fakta bahwa masih ada pihak yang diduga terlibat tetapi belum diadili membuat luka semakin dalam. Kasus Pegi Setiawan yang sempat ditetapkan sebagai tersangka lalu bebas lewat praperadilan, menunjukkan ada celah serius dalam kerja penyidik. Sementara itu, nama-nama lain masih samar tanpa kejelasan status.
Diskursus Publik yang Tak Akan Padam
Lebih dari sekadar perkara hukum, kasus Vina Cirebon sudah menjadi simbol. Ia mewakili keresahan masyarakat soal perlindungan perempuan, integritas aparat penegak hukum, dan wajah keadilan di negeri ini. Putusan MA mungkin menutup satu bab, tetapi cerita sosialnya masih akan terus dibicarakan dari warung kopi hingga ruang diskusi akademik.
Kasus ini memberi pelajaran pahit: hukum bisa saja menyatakan selesai, tetapi masyarakat bisa tetap menuntut keadilan yang lebih hakiki. Jika sistem hukum tak mampu menjawabnya, opini publik akan terus menjadi pengingat bahwa ada luka yang belum sembuh, dan ada kebenaran yang belum sepenuhnya terbuka.*djöhar
