Faktaindonesianews.com – Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun, memberikan respons tegas terhadap pernyataan mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, terkait wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Ia menilai usulan tersebut tidak didasarkan pada data fiskal terbaru yang dimiliki pemerintah saat ini.
Dalam keterangannya, Misbakhun menegaskan bahwa perhitungan subsidi energi, khususnya BBM, telah dilakukan secara matang oleh Kementerian Keuangan dengan mempertimbangkan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, pemerintah telah memiliki kalkulasi yang akurat terkait daya tahan fiskal hingga beberapa waktu ke depan.
“Perhitungan Menteri Keuangan menunjukkan bahwa harga BBM subsidi masih dapat dipertahankan hingga akhir 2026, bahkan dengan asumsi harga minyak dunia mencapai US$100 per barel,” ujar Misbakhun, Kamis (9/4).
Pernyataan ini sekaligus menjadi penegasan bahwa pemerintah tidak akan terburu-buru mengambil kebijakan menaikkan harga BBM, terutama di tengah upaya menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.
Lebih lanjut, Misbakhun juga menyoroti pernyataan Jusuf Kalla yang sebelumnya mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan kenaikan harga BBM guna mengurangi beban subsidi energi. Ia menilai, sebagai tokoh nasional yang berpengalaman, seharusnya JK dapat menyampaikan pandangan yang lebih menenangkan di tengah kondisi ekonomi saat ini.
“Sebagai tokoh bangsa, seharusnya beliau membangun narasi yang menyejukkan, bukan justru mendorong kebijakan yang berpotensi menimbulkan kegelisahan di masyarakat,” tegasnya.
Sebelumnya, Jusuf Kalla menyampaikan bahwa subsidi energi yang terlalu besar dapat membebani APBN dan berpotensi meningkatkan defisit anggaran. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga BBM sebagai langkah pengendalian fiskal.
Namun, pemerintah melalui Kementerian Keuangan memastikan bahwa kebijakan subsidi saat ini masih dalam batas aman dan telah melalui berbagai skenario perhitungan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara stabilitas fiskal dan perlindungan terhadap masyarakat.
Di tengah dinamika tersebut, perdebatan mengenai subsidi BBM menjadi bagian dari diskursus kebijakan publik yang terus berkembang. Pemerintah diharapkan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat luas sekaligus menjaga kesehatan fiskal negara agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.
